PLN Buka Franchise Stasiun Penukaran Baterai Mobil Listrik, Minat?

Darmawan berharap, dengan semakin banyaknya jumlah SPBKLU dapat mendukung terbangunnya ekosistem kendaraan listrik guna mempercepat transisi energi bersih di Tanah Air.

Dari sisi emisi, lanjut Darmawan, sektor transportasi menyumbang 280 juta ton CO2e per tahun. Ini menjadi salah satu penyumbang emisi karbon dan beban subsidi tertinggi di Indonesia. Jika dibiarkan tanpa intervensi maka pada tahun 2060 akan menjadi 860 juta ton CO2e.

Menurut dia, penggunaan kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan BBM. Dari perhitungan 1 liter BBM sama dengan 1,2 kWh listrik, dimana emisi karbon 1 liter BBM itu 2,4 kilogram.

Sedangkan 1 kWh listrik pada sistem kelistrikan di Indonesia, emisinya hanya sekitar 0,85 kg CO2e. Artinya kalau 1,2 kWh, emisinya sekitar 1,1 kg CO2e.

"Dengan menggunakan kendaraan listrik maka kita sudah menjadi bagian dalam mengurangi emisi karbon lebih dari 50 persen," paparnya.

PT PLN (Persero) terus meningkatkan jumlah SPKLU di Indonesia. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sendiri, saat ini sudah ada 24 anjungan SPKLU yang tersebar di kantor PLN, mal, hingga fasilitas publik lainnya.

PLN UID Jakara Raya tahun 2022 menargetkan jumlah SPKLU akan bertambah 100 anjungan. Dari 100 anjungan ini, 30 anjungan akan diinvestasikan oleh PLN, sementara sisisanya akan ditawarkan ke investor untuk bermitra.

"Kita sudah siapkan berbagai skema kerja sama yang bisa dipilih para investor," kata General Manager PLN UID Jakarta Raya, Doddy B. Pangaribuan di Cirerbon, Jumat (24/6/2022).

Paling murah, PLN menyediakan pola kerja sama dengan harga Rp 361 juta untuk indoor. Sementara untuk outdoor nilai investasi Rp 389 juta. Masing-masing akan mendapatkan kapasitas charging sebebsar 25 kW.

Mekanisme keuntungan yang ditawarkan, harga jual ke konsumen Rp 2.466,78 per kWh. Dengan harga itu, fee yang didapat sebesar Rp 1.268,33 per kWh untu indoor dan Rp 1.350,07 per kWh untuk outdoor. Masing-masing anjungan akan mendapatkan 3 nozle untuk mobil listrik ataupun motor listrik.

• Memiliki lahan dengan ukuran minimal 6 x 7 meter persegi

• Memiliki modal untuk investasi dalam bisnis SPKLU PLN skema IO2 (Investor Own Investor Operate)

• Tidak termasuk dalam daftar hitam (blacklist) PLN

• Memiliki sumber daya, baik aset, teknologi, modal, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kerja sama

• Tidak dalam kondisi restrukturisasi utang, pailit, atau mengalami kerugian yang berdampak besar pada calon Partner, ditunjukan dengan laporan keuangan atau dokumen lain yang terkait

• Tidak dalam keadaan berperkara/bersengketa dengan PLN

• Memiliki perizinan lahan atau lokasi untuk dilakukan pembangunan SPKLU dengan menunjukkan bukti dokumen terkait

• Wilayah/daerah yang memiliki potensi pasar pengguna kendaraan listrik untuk melakukan pengisian ulang

• Lokasi yang strategis dan sesuai agar mudah di akses oleh pengguna kendaraan listrik untuk melakukan pengisian ulang

• Partner tidak diwajibkan memiliki IUPTL penjualan maupun IUPTL bidang pengoperasian dalam kerja sama SPKLU PLN skema IO2 (Investor Own Investor Operate)

• Sosialisasi Produk

• Proses pengajuan

• Verifikasi dokumen dan analisis kajian finansial dan operasional

• Penawaran dan negosiasi

• Penandatanganan Kontrak Kerja Sama

• Pembayaran Initial Fee SPKLU oleh Partner

• Pembangunan SPKLU

• Uji coba SPKLU

• Pendaftaran SPKLU di KESDM

• Komersialisasi SPKLU dan pengoperasian