Sukses

Wajib Pakai Aspal Buton pada 2024, Harga Bersaing?

Kementerian PUPR masih menunggu kepastian harga aspal Buton untuk bisa digunakan dalam proyek infrastruktur di Tanah Air.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha dalam negeri untuk menanamkan investasi di Pulau Buton. Menurutnya, tempat tersebut menyimpan pasokan produk aspal luar biasa besar guna menunjang pembangunan infrastruktur yang tengah dimasifkan pemerintah.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, menyambut baik ide tersebut. Namun, ia masih menunggu kepastian harga aspal Buton untuk bisa digunakan dalam proyek infrastruktur di Tanah Air.

"Kalau ada aspal Buton yang sifatnya substitusi dan harga yang kira-kira tidak jauh berbeda, cukup kompetitif, tentu kita akan senang," kata Hedy di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).

"Ini teman-teman produsen aspal Buton kan masih menghitung, berapa sih sebenarnya mereka production cost-nya dan juga harga jualnya seperti apa. Mereka masih menghitung," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi sempat melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke Pulau Buton, dimana tempat tersebut dikatakannya menyimpan stok aspal dengan jumlah deposit mencapai 662 juta ton.

Namun, itu tersia-siakan gara-gara kontraktor di Tanah Air lebih gemar mengimpor aspal.

"Dulunya pernah diolah di Buton. Tapi setop, saya enggak tahu, karena aspal impor lebih murah. Sehingga 95 persen aspal kita aspal impor. Padahal punya deposit 662 juta ton di Buton," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Menindaki itu, Jokowi meminta untuk impor aspal dari luar negeri disetop, sehingga pengembang di dalam negeri bisa mengambil stok dari Pulau Buton.

"Ini kesempatan bapak/ibu semuanya kalau mau investasi, segera bangun (industri) aspal di Buton. Informasi terakhir yang saya terima, (produksinya) 5 juta ton per tahun. Artinya, kita masih punya 120 tahun untuk mengelola aspal Buton," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Iming-Iming Jokowi ke Investor: Potensi Aspal Buton hingga 120 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha dalam negeri untuk menanamkan investasi di Pulau Buton. Pemerintah disebutnya bakal melakukan hilirisasi industri aspal di tempat tersebut, yang menyimpan stok produk aspal luar biasa besar.

Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya sekitar dua pekan lalu, Jokowi melaporkan, Pulau Buton menyimpan stok aspal dengan jumlah deposit mencapai 662 juta ton. Namun itu tersia-siakan lantaran kontraktor di Tanah Air lebih gemar mengimpor aspal.

"Dulunya pernah diolah di Buton. Tapi setop, saya enggak tahu, karena aspal impor lebih murah. Sehingga 95 persen aspal kita aspal impor. Padahal punya deposit 662 juta ton di Buton," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10/2022).

Menindaki itu, Jokowi meminta untuk impor aspal dari luar negeri disetop, sehingga pengembang di dalam negeri bisa mengambil stok dari Pulau Buton.

"Ini kesempatan bapak dan ibu semuanya kalau mau investasi, segera bangun (industri) aspal di Buton. Informasi terakhir yang saya terima, (produksinya) 5 juta ton per tahun. Artinya, kita masih punya 120 tahun untuk mengelola aspal Buton," ujarnya.

 

3 dari 3 halaman

Hilirisasi Industri

Jokowi menilai, itu jadi salah satu cara pemerintah untuk mengintensifkan program hilirisasi industri untuk segala produk dan komoditas. Namun, ia juga mensyaratkan investor yang hendak berpartisipasi untuk menggandeng pelaku usaha lokal.

"Saya selalu sampaikan, investasi terbuka. Tapi kalau masuk ke daerah harus kerjasama dengan pengusaha lokal," pinta Jokowi.

Melalui upaya tersebut, ia meyakini nilai tambah atas suatu produk akan semakin tinggi. Itu terbukti setelah program hilirisasi nikel dijalankan.

"Lompatannya dalam hilirisasi urusan nikel. Saat kita masih ekspor dalam bentuk barang mentah, nilainya setahun hanya Rp 15 triliun. Setelah masuk ke hilirisasi, menjadi USD 20,9 miliar. Ini sudah di angka Rp 360 triliun," terangnya.

"Itu baru satu komoditi, baru satu barang. Kita punya nikel, bauksit, tembaga, timah, aspal apalagi. Kalau kita ke lapangan, enggak ketemu itu (informasi tersebut)," pungkas Jokowi.

Â