Liputan6.com, Jakarta Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) Keempat diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2022, bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) 2022, di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam pertemuan terakhir di bawah Kepresidenan G20 Indonesia ini, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang meningkat dan berfokus pada hasil nyata.
Baca Juga
Presidensi G20 Indonesia terus berupaya untuk menjaga semangat dan efektivitas G20. Pada pertemuan penutup Jalur Keuangan, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan aksi konkret dan berdampak yang dituangkan dalam simpulan FMCBG G20.
Advertisement
Pertemuan FMCBG G20 pada Oktober ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah pimpinan yang tercatat sejak pandemi, di mana 66 pimpinan hadir secara langsung, dan hanya 4 orang yang hadir secara virtual.
Secara keseluruhan, pertemuan tersebut dihadiri oleh 371 delegasi, di mana 304 orang hadir secara langsung dan 67 orang hadir secara virtual.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) membahas enam agenda, yaitu: Ekonomi Global, Arsitektur Keuangan Internasional, Peraturan Sektor Keuangan, Investasi Infrastruktur, Keuangan Berkelanjutan dan Perpajakan Berkelanjutan.
Setelah menjalani pertemuan selama dua hari, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan hasil pertemuan ke-4 Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG).
“Pertemuan kita hari ini sangat penting bagi kredibilitas G20. Di sini kami memiliki kesempatan untuk memenuhi komitmen lain yang kami buat pada bulan Februari, serta untuk memberikan tindakan yang lebih mendesak pada masalah yang muncul sejak saat itu,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya, Jumat (14/10/2022).
Berikut hasil pertemuannya, pertama, pada ekonomi global, pihaknya sepakat memperkuat tindakan terkoordinasi dan harmonis pada isu-isu yang sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran ekonomi global, termasuk ketahanan pangan dan energi.
Hasil Lainnya
Kedua, memperkuat komitmen untuk memastikan ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional.
Komitmen termasuk pada jaring pengaman keuangan global (GFSN), alokasi Hak Penarikan Khusus (SDR) untuk mendukung yang paling rentan dan untuk memperkuat kerangka kecukupan modal Bank Pembangunan Multilateral sambil memastikan penerapan Kerangka Kerja Umum tentang Perlakuan Utang di luar DSSI.
“Ketiga, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk kemajuan yang signifikan dalam regulasi dan pengawasan sektor keuangan. Kami bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan internasional dalam menghadapi perkembangan sistem keuangan, termasuk aktivitas dan pasar aset kripto sambil memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta strategi untuk memperkuat literasi keuangan digital,” kata Menkeu.
Keempat, pihaknya menegaskan kembali komitmen untuk memajukan Laporan Keuangan Berkelanjutan 2022, yang, dalam menangani prioritas yang diidentifikasi dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20, telah mengembangkan kerangka keuangan transisi untuk mengenali kegiatan transisi iklim, termasuk transisi energi, dan cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan keuangan berkelanjutan.
Kelima, menegaskan kembali komitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau, termasuk alat untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta; memobilisasi pembiayaan ke kota dan daerah; meningkatkan investasi digital dan InfraTech, dan meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan dan transformatif.
“Akhirnya, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk implementasi paket pajak Internasional sambil menantikan implementasi penuh dari Deklarasi Bali Inisiatif Asia tentang Perpajakan Internasional,” ujarnya.
Advertisement
Pertemuan Terakhir
Menkeu mengatakan, pertemuan yang ke-4 ini merupakan pertemuan terakhir para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di bawah Kepresidenan G20 Indonesia.
Terlepas dari kenyataan bahwa pihaknya menghadapi banyak tantangan sejak awal sebagai akibat dari meningkatnya konflik politik, perang di Ukraina, dan diperburuk oleh situasi ekonomi yang memburuk, Kepresidenan telah mampu mempertahankan kesatuan G20 sebagai forum global utama untuk kebijakan ekonomi dan keuangan.
Selanjutnya, India akan mengambil alih Kepresidenan G20 pada tahun 2023, termasuk jalur keuangan. Para Menteri dan Gubernur telah diberi pengarahan tentang usulan agenda prioritas utama dari Kepresidenan India 2023.
“Saya berharap yang terbaik bagi India untuk terus mengoordinasikan upaya terbaik kami dalam mencegah risiko penurunan ekonomi global. Kami percaya bahwa pertemuan kami hari ini akan memberikan beberapa harapan bahwa terlepas dari tantangan dan perbedaan, G20 masih dapat menghasilkan hasil nyata yang dapat membantu dunia,” pungkas Menkeu.
Belum ada kepastian Presiden AS Joe Biden menghadiri KTT G20 di Bali akhir tahun nanti, bila Presiden Rusia Vladimir Putin tetap datang, dan bilapun Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga datang. Sebagai pemegang presidensi G20 dan tuan rumah KTT,...