Rupiah Kian Melemah, Utang Luar Negeri Indonesia Siap-Siap Bengkak

Adapun dikutip dari laman resmi BI, tercatat utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar USD 400,4 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 403,6 miliar.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen (yoy).

Kemudian, struktur ULN Indonesia yang tetap sehat tersebut didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan Juli 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,7 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 31,8 persen.

Lebih lanjut, Ronny memandang biasanya dunia usaha melakukan hedging atau lindung nilai. Caranya dengan mengoleksi aset-aset keuangan berdenominasi dolar atau mata uang lain sebagai aset cadangan.

Namun, kemungkinan jumlahnya tak banyak, karena dunia usaha pun mengalami tekanan ekonomi luar biasa dua tahun terakhir. Ditambah akan adanya keputusan kenaikan upah minimum dalam waktu dekat.

"Artinya, dunia usaha tidak bisa terlalu banyak mengamankan asetnya ke dalam dolar karena kebutuhan pembayaran dalam negeri yang bertambah," ungkapnya.

"Langkah ini pun agak berisiko secara makro, karena semakin banyak dunia usaha memindahkan asetnya ke mata uang dolar dan safe heaven, maka rupiah akan semakin tertekan. Demand terhadap dolar akan semakin kuat, yang berarti tekanan jual terhadap rupiah juga semakin kuat," imbuhnya.

Ronny menilai, keadaan ini akan diperparah menjelang akhir tahun. Pasalnya, akhir tahun merupakan momen pembayaran cicilan dan adanya tagihan utang.

"Rupiah akan semakin banyak dijual, demand dolar akan semakin tinggi, karena pembayaran bunga dan cicilan utang mau tak mau memaksa pemerintah dan dunia usaha untuk konversi dana terlebih dahulu dari rupiah ke dolar, baru kemudian dibayarkan. Ujungnya, devisa akan semakin berkurang," tuturnya.

Dia memandang kalau Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu bekerja lebih keras. Utamanya dalam upaya mengembalikan nilai tukar rupah ke angka Rp 14.900-15.000 per dolat AS.

"Saya memahami, boleh jadi memang ini bagian dari strategi inflasionistik pemerintah dalam rangka mendevaluasi nilai tukar di satu sisi dan mengerek harga-harga di sisi lain, untuk tujuan jangka panjang. Sebut saja salah satunya untuk meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan lainya, untuk menutup penambahan tagihan dan bunga utang," kata dia.

Kendati begitu, pelemahan nilai tukar rupiah yang berlebihan bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan. Maka kedepannya akan menekan pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi, lalu mempersempit kesempatan kerja di sisi lain, yang berisiko memberikan tekanan baru pada permintaan dan konsumsi di kemudian hari.

"Dengan kata lain, pelemahan rupiah yang terlalu dalam dan lama akan merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Ujungnya, Indonesia semakin rentan dari tekanan resesi global, karena selain potensi penurunan ekspor akibat pelemahan permintaan dari negara-negara mitra, konsumsi yang menjadi kontributor utama pertumbuhan kita pun akhirnya ikut tertekan," pungkasnya.