Sukses

Target EBT 20,9 Gigawatt di 2030, Dirut PLN: Tantangan Berat

PLN mengurangi efek gas rumah kaca bukan karena perjanjian kerja sama internasional atau bukan juga karena kebijakan tetapi karena peduli.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) bukan perkara mudah. Apalagi menyangkut target tambahan energi listrik harus dipasok EBT pada 2030.

Hal ini menyangkut target instalasi 20,9 Gigawatt (GW) kapasitas dari EBT. Atau sekitar 51,6 persen tambahan pembangkit yang bersumber dari energi hijau. Upaya ini, perlu dikejar dalam kurun waktu kurang dari 8 tahun.

"Dengan menambah 20,9 GW kapasitas energi baru terbarukan hingga 2030, 51,6 persen tambahan pembangkit berasal dari EBT. Ini tantangan berat, tapi kami akan lakukan," kata dia dalam SOE Commitment on Net Zero Emission, SOE International Conference, Selasa (18/10/2022).

Dia mengatakan kalau hal ini perlu dilakukan untuk kepentingan masyarkaat kedepannya. Pihaknya pun sudah memetakan sejumlah potensi EBT di dalam negeri. Diantaranya energi matahari, angin, air, hingga panas bumi.

"kami harus memastikan sumber energi terbarukan ini bisa menggantikan pembangkit yang lama," ujarnya.

Dia mengatakan kalau upaya transisi energi bersih ini untuk memastikan generasi selanjutnya dalam kondisi yang lebih baik. Artinya, ikut dalam upaya internasional mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Kendari begitu, Darmawan menegaskan kalau upaya transisi energi yang dibawa PLN bukan karena adanya perjanjian internasional. Ataupun karena kebijakan semata.

"Jadi yang PLN lakukan adalah mengurangi efek gas rumah kaca dan PLN berkomitmen melakukannya, ini bukan karena perjanjian kerja sama internasional, bukan juga karena kebijakan, tapi karena peduli," ungkapnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Dekarbonisasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui PT PLN (Persero) terus mendorong transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Komitmen tersebut diperkuat dengan dukungan yang terus diperoleh dari Asia Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menilai prinsip Indonesia dalam transisi energi tetap mengedepankan keterjangkauan dan sustainability bagi masyarakat.

"Tentu saja, ketika kita bicara energi bersih kita tidak bisa meninggalkan masyarakat. Untuk itu, kolaborasi dari sisi investasi, teknologi maupun kerja sama studi perlu terus dilakukan untuk mempercepat tercapainya target dekarbonisasi," ujar Pahala dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).

 

3 dari 4 halaman

Butuh Dana

Salah satu proyek transisi energi yang digarap oleh pemerintah Indonesia dengan skema ETM ini adalah early retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk bisa memensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ETM hadir sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk memensiunkan PLTU lebih awal.

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN sudah menyiapkan peta memensiunkan PLTU untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Mekanisme pensiun dini pada PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap baik berupa secara natural maupun pemensiunan lebih cepat (early retirement) dan menggantinya dengan EBT.

"Tak hanya memensiunkan PLTU eksisting, sesuai peta jalan menuju NZE 2060, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU baru, kecuali penyelesaian pembangunan saat ini yang sudah dalam tahap konstruksi," ungkap Darmawan.

 

4 dari 4 halaman

Pakai Kendaraan Listrik, Impor BBM Pasti Turun

Wakil Menteri BUMN II Pahala Nugraha Mansury menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik bisa memberikan penghematan. Utamanya soal besaran impor BBM dan subsidi pemerintah untuk BBM.

Dengan demikian, akselerasi dari penggunaan kendaraan listrik juga diperlukan kedepannya. Untuk diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya memerintahkan setiap BUMN untuk mengalikasikan sebagian anggarannya untuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan motor listrik, dimana Pertamina dan PLN menjadi pemimpin dalam transisi tersebut.

"Kita perlu membangun ekosistem kendaraan listrik, karena kendaraan listrik bisa menurunkan ketergantuangan kita dari bahan bakar minyak, artinya, indonesia akan mengimpor lebih sedikit (BBM), kita juga bisa menurunkan subsidi (energi)," ujar dia dalam SOE International Conference, dipantau di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Menurutnya, dengan masyarakat menggunakan kendaraan listrik, itu bisa menghemat hingga Rp 1,5 juta per tahun untuk operasional. Artinya, ada penurunan konsumsi BBM, dimana ini juga mengarah ke berkurangnya beban subsidi pemerintah terhadap BBM.

"Jadi semuanya akan menang (mendapat manfaat) jika kita mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.