Bos IKN Nusantara: Yang Tidak Pindah ke Ibu Kota Baru Rugi!

Untuk itu Bambang akan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Baik pemerintah maupun Kadin membuat Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang akan mendata investor besar hingga invetor kecil. Satgas ini juga akan menjamin kelancaran proses investasi sejak pengusaha menyatakan minatnya hingga proses realisasi investasi.

"Nah ini yang sedang kita mau data, bekerjasama dengan Kadin. Kita ada satgas khusus, di Kadin juga dibentuk," kata Bambang.

Bambang mengaku belum mengetahui jumlah investor yang sudah didata. Namun dia memastikan antara lahan yang disediakan pemerintah, potensi investasinya lebih besar 25 kali lipat dari tanah yang tersedia.

"Saya enggak hafal jumlahnya, tapi yang saya hafal adalah antara tanah yang tersdia sama tanah yang diminta oleh swasta, 25 kali lipat dibanding tanah yang tersedia," kata pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Pemerintah memastikan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kesempatan untuk ikut mengembangkan bisnisnya di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Sekalipun itu pedagang bakso, pemerintah menjamin, selama rasanya enak, mereka bisa berkembang di ibu kota baru. Apalagi dalam 2 tahun ke depan diperkirakan akan ada 60 ribu orang yang dipindahkan ke IKN Nusantara.

"Kalau dulu perlu 33 tahun menghadirkan populasi sebanyak itu, IKN akan melakukannya dalam 2 tahun. Ini sudah juga sudah di-Perpres-kan," kata Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Donny Rahajoe dalam Pertemuan Pre-Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (19/10) malam.

Donny mengatakan pemindahan IKN bukan sekedar memindahkan gedung-gedung pemerintah. Melainkan berikut dengan ekosistemnya yang juga dibangun.

Pada tahap perdana, pemerintah akan membangun 16 ribu unit hunian. Hal ini menunjukkan akan ada tambahan masyarakat yang tinggal di kawasan IKN.

"Ini dibangun 16 ribu unit hunian. Ini kayaknya harus bangun pabrik bakso juga," ungkap Donny.

Belum lagi pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah penyangga juga terus dikebut pemerintah. Tentunya ini akan mendatangkan orang ke kawasan IKN dan bisa menjadi target pasar para pelaku UMKM.

"Kita juga mau bangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN. Ada yang 30 menit, ada yang 50 menit," kata Donny.

Sehingga, Donny meminta pelaku usaha mikro seperti tukang bakso juga optimis dengan pembangunan IKN. Sebab selama kuliner yang dibuat memiliki cita rasa yang enak dan digemari masyarakat, maka akan banyak pelanggan yang berdatangan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Ciputra Grup menjadi salah satu investor pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tahap perdana.

Bahkan dalam pertemuan Pre-Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara, Managing Director Grup Ciputra Budiarsa Sastrawinata langsung ditodong komitmennya berinvetasi di IKN Nusantara.

"Komitmen yang betul-betul riil saya baru denger dari Ciputra Group. Pak Budiarja berapa hektare ? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho," kata Jokowi dihadapan para investor, di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

"300 hektare Pak," kata Budiarsa.

"Bener Pak 300 hektar?," tanya Jokowi lagi.

"Iya Pak," kata Budiarsa.

Dari jawaban tersebut, Jokowi tampak kecewa karena luas wilayah yang bakal digarap kurang maksimal untuk sekelas Ciputra Grup. Dia pun berharap 300 hektar yang dimaksud baru tahap awal saja.

"Ya mungkin pertama, 300 hektar. Ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa," ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kepada para investor untuk tidak ragu dalam menanamkan modalnya. Bahkan jika kemudahan dan insentif yang diberikan pemerintah masih kurang, pengusaha tinggal minta kepada pemerintah.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan jangan ragu-ragu. Kalau masih ada yang kurang, kurang apalagi? Urusan lahan ada nanti ada Pak Menteri ATR/BPN. Kalau masih ragu lho ya, tanyakan ke sana," ungkapnya.

"Untuk insentif, masih ada yang kurang ya ke Menteri Investasi. tanyakan pak kurang insentif gitu, minta. Tax holidaynya kurang panjang bisa ditanya, atau apa? Tax deductionnya kurang banyak, silakan disampaikan," sambungnya.