Siap-Siap, PNS Milenial Pindah ke IKN Nusantara Mulai 2024

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Bambang Susantono menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang yang dipindahkan ke ibukota baru tidak akan menyesal. Sebab ketika mereka pindah, sejumlah fasilitas telah tersedia selayaknya wilayah perkotaan pada umumnya.

"Sehigga orang yang pindah akan merasa dimanjakan. (Pas) waktu pindah, aduh kok susah. Enggak begitu," kata Bambang saat ditemui di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Selasa (19/10) malam.

Sebaliknya dia ingin masyarakat yang pindah ke IKN lebih dulu merasa diuntungkan. "Kami ingin tekad, orang yang pindah itu bilang, 'Yang Enggak pindah rugi loh'. Itu loh sedrhana," imbuhnya.

Bambang menjelaskan pemindahan ibukota tidak hanya memindahkan bangunan fisik pemerintahan. Seperti infrastruktur jalan, gedung-gedung kementerian/lembaga. Melainkan membangun ekosistem baru di Tanah Borneo.

"Yang kita bangun hingga 2024 itu satu ekosistem," kata dia.

Pemerintah akan menggandeng pihak swasta baik pengusaha besar hingga pengusaha Usaa Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh bersama di ibu kota Nusantara. Sehingga ketika masyarakat dipindahkan ekosistemnya telah tersedia.

"Nanti ada di situ coffe shop-nya. (Kalau), kesehatannya terganggu ada rumah sakitnya, ada kliniknya, ada amusement-nya. Itu semua yang kita benahi, jadi ekosistem yang lengkap," ungkapnya.

Untuk itu Bambang akan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Baik pemerintah maupun Kadin membuat Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang akan mendata investor besar hingga invetor kecil. Satgas ini juga akan menjamin kelancaran proses investasi sejak pengusaha menyatakan minatnya hingga proses realisasi investasi.

"Nah ini yang sedang kita mau data, bekerjasama dengan Kadin. Kita ada satgas khusus, di Kadin juga dibentuk," kata Bambang.

Bambang mengaku belum mengetahui jumlah investor yang sudah didata. Namun dia memastikan antara lahan yang disediakan pemerintah, potensi investasinya lebih besar 25 kali lipat dari tanah yang tersedia.

"Saya enggak hafal jumlahnya, tapi yang saya hafal adalah antara tanah yang tersdia sama tanah yang diminta oleh swasta, 25 kali lipat dibanding tanah yang tersedia," kata pungkasnya.