4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Mulai 2024

Jokowi — Sebelum berjalan kaki menuju Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu 22 Juni 2022, Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani berbincang dengan para pemred. Di sini juga para pemred mendengarkan penjelasan tentang alasan penunjukan titik nol di kawasan ini dari Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan IKN Imam Santoso Ernawi. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam memindahkan ASN ke IKN, pemerintah akan melihat realisasi pembangunan sistem pendukung di IKN.

“Ada (skenario) 1,2,3, dan 4. Kira-kira seperti itu karena nanti fungsi yang pelayanan bisnis bisa masih di Jakarta, tapi fungsi pendukung kebijakan nanti ada di sana,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dikutip dari Antara, Rabu (19/10/2022).

Empat skenario tersebut adalah pertama pemindahan sebanyak 2.000 ASN, kedua sebanyak 5.700 ASN, ketiga sebanyak 60.000 ASN, dan keempat sebanyak 100.000 ASN.

Pemindahan ASN, mulai berjalan di 2024. Sedangkan pemilihan skenario pemindahan tersebut berdasarkan jumlah aparatur atau sumber daya manusia (SDM) ASN terpilih.

Selain itu, dalam memindahkan ASN ke IKN, pemerintah akan melihat realisasi pembangunan sistem pendukung di IKN, seperti penyediaan tata ruang, ketersediaan kantor, dan prioritas dalam urusan pemerintahan.

Saat ini, kata Azwar, pemerintah sedang menyiapkan transformasi secara menyeluruh di IKN, termasuk untuk tata kerja ASN. Dia mencontohkan salah satu bentuk transformasi itu adalah pemangkasan sistem layanan kepegawaian.

“Yang tadinya 11 tahap bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dipangkas menjadi tiga tahap. Orang mengurus naik pangkat, mutasi, kemudian mau pensiun tidak perlu lama seperti sekarang. Maka perlu transformasi sistem ASN,” ujar dia.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 3 halaman

Bukan Paksaan

Titik 0 IKN — Titik Nol IKN Nusantara yang kini disulap menjadi lebih cantik. (foto: Abdul Jalil)

Menurut Azwar, pemerintah ingin agar ASN pindah ke IKN dengan senang hati, bukan karena paksaan. Oleh karena itu, pemerintah membangun terlebih dahulu infrastruktur dan daya dukung yang memadai di IKN sebelum terjadi pemindahan ASN.

“Daya dukung pendidikan, kesehatan, dan lingkungan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” ujarnya.

Azwar mencontohkan bentuk infrastruktur yang memadai itu adalah pembangunan sekolah dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan kualitas yang baik. Kemudian, fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat beribadah, dan fasilitas sosial akan dibangun secara memadai.

“Udaranya bagus, kendaraan tidak ada polusi, dan semuanya listrik. Orang akan pindah ke sana,” katanya.

3 dari 3 halaman

Kota Masa Depan

Dia mengharapkan IKN akan benar-benar menjadi kota masa depan yang menarik minat masyarakat untuk pindah.

Pemerintah membangun IKN di Kalimantan Timur dalam empat fase pembangunan dari 2022 hingga 2045. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun.

Sebanyak 20 persen dari total kebutuhan biaya tersebut akan bersumber dari anggaran pemerintah, sedangkan 80 persen berasal dari kerja sama dengan investor.

Infografis Konsep Future Smart Forest City di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)

ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
IKN Nusantara
Publik
Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara
Lihat Selengkapnya
IKN Nusantara
Ibu Kota Nusantara
Negara
Presiden Joko Widodo sudah memberikan nama Nusantara, kepada ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Nusantara
Abdullah Azwar Anas
Pejabat
Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. (6 Agustus 1973) adalah Bupati Banyuwangi ke-28.
Lihat Selengkapnya
Abdullah Azwar Anas
Azwar Anas
Politisi
Presiden RI Joko Widodo melantik Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Istana Negara Jakarta.
Lihat Selengkapnya
Azwar Anas
IKN
Ibu Kota Baru