Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pondok pesantren (Ponpes) dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bidang keuangan, seperti Bank Wakaf Mikro, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) maupun ultra mikro lainnya.
Beberapa program yang dilakukan KemenKopUKM dalam pengembangan ekonomi berbasis Kopontren, seperti pembiayaan dana bergulir dengan tingkat bunga sangat rendah yaitu 3 persen flat.
Baca Juga
Hal itu merupakan salah satu komitmen pemerintah dan sangat serius untuk membantu pondok pesantren (ponpes) dapat mandiri secara ekonomi.
Advertisement
“Strategi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pondok pesantren tersebut salah satunya melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren),” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Memperinganti Hari Santri Nasional dan Kick Off Satu Abad NU di PonPes Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo, Jumat (21/10/2022).
Lanjut MenKopUKM, pemerintah juga menyediakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) klaster. Tahun ini pagu anggaran KUR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp373,17 triliun. Rencananya tahun depan plafon KUR akan dinaikkan menjadi Rp400 triliun.
"Kami (akan) membuat piloting di sini untuk pengembangan KUR klaster karena pondok pesantren itu bisa jadi tempat usaha tidak hanya tempat untuk cari ilmu, di sini bisa jadi klaster ekonomi pesantren," ucap MenKopUKM Teten Masduki.
Makin Produktif
Selain itu, Ponpes melalui Kopontrennya dapat memanfaatkan program Perhutanan Sosial, dimana para santri atau masyarakat yang tergabung dalam koperasi dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk dikelola. Dengan pengelolaan hutan untuk kegiatan produktif diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh lebih baik.
"Dengan program Perhutanan sosial, pemerintah memberi kemudahan akses bagi rakyat kecil untuk mendapat lahan 2 hektare per orang (untuk dikelola). Setidaknya ada 12,7 juta hektare yang disediakan jadi saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh para santri dan kyai untuk mendorong ekonomi di sekitar pesantren," katanya.
Berikutnya, KemenKopUKM juga mendorong pengembangan ekonomi syariah di lingkungan pesantren melalui Badan Layanan Umumnya, LPDB-KUMKM. Lembaga ini didirikan salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di lingkungan pesantren.
"Kita harus menjadi kekuatan syariah di dunia, juga harus menjadi kekuatan industri halal dunia. Oleh sebab itu kita bersama salah satunya, Bank Indonesia sudah merancang kekuatan ekonomi syariah melalui modest fashion yang diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi kiblat fashion dunia," kata MenKopUKM.
Advertisement
Tumbuhkan Kewirausahaan
Menteri Teten menyatakan saat ini pemerintah sedang gencar untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru. Ditargetkan hingga 2024 jumlah wirausahawan di Indonesia bertambah 1 juta orang agar Indonesia semakin maju.
Saat ini rasio kewirausahaan nasional baru 3,75 persen dari seluruh total jumlah penduduk. Padahal untuk menjadi negara maju minimal diperlukan wirausahanya setidaknya 4 persen.
"Presiden meluncurkan program kewirausahaan, maka kita targetkan penambahan 1 juta wirausahawan. Jadi saya mengajak para kyai dan santri untuk menjadi saudagar sehingga kyai dan santri ini bisa berkontribusi pada kemajuan ekonomi umat," ungkap MenKopUKM Teten.