Sukses

Kabar Baik, APBN Surplus Rp 60,9 Triliun pada September 2022

Surplus APBN didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.974,7 triliun hingga September 2022 dari target APBN Rp 2.266,2 triliun.

Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu
Perbesar
Ilustrasi APBN. Dok Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp 60,9 triliun atau 0,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2022. Surplus ini karena pendapatan dari pajak, bea cukai dan lainnya melonjak. 

“Overall balance APBN kita surplus Rp 60,9 triliun atau 0,33 persen dari PDB. Surplus ini lebih rendah dari bulan sebelumnya namun ini situasi jauh lebih baik dibanding September tahun lalu kita defisit Rp 451,9 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Antara, Sabtu (22/10/2022).

Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.974,7 triliun hingga September 2022 dari target APBN Rp 2.266,2 triliun atau melonjak 45,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 1.355 triliun.

Pendapatan melonjak karena realisasi seluruh komponen mulai dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan.

Penerimaan pajak mencapai Rp 1.310,5 triliun atau naik 54,2 persen dari periode sama tahun lalu Rp 850,1 triliun sedangkan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 232,1 triliun yang naik 26,9 persen dari Rp 182,9 triliun.

Untuk PNBP terealisasi Rp 431,5 triliun yang meningkat 34,4 persen dari Rp 321 triliun dibanding periode sama tahun lalu.

Sementara untuk belanja negara hingga September 2022 telah terserap Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari target tahun ini sebesar Rp 3.106,4 triliun dan mampu tumbuh 5,9 persen (yoy) dari Rp1.806,9 triliun.

Belanja negara terdiri belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 674,4 triliun atau terserap 71,3 persen dari target APBN dan belanja non K/L sebesar Rp 686,8 triliun atau terserap 50,7 persen dari target.

Transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi mencapai Rp 552,6 triliun atau 68,7 persen dari target turut mendorong realisasi belanja negara.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mematok tingkat kemiskinan di kisaran 9 persen-10 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10,3 persen di APBN-P 2015

2 dari 3 halaman

Realisasi Belanja APBN hingga September 2022 Baru 61,6 Persen

Paripurna Pengesahan RUU APBN 2023
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU APBN 2023 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Realisasi belanja negara hingga September 2022 belum maksimal karena baru mencapai 61,6 persen saja. Terhitung, realisasi belanja negara per September 2022 di angka Rp 1.913,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah mematok belanja negara sebesar Rp 3.106,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

"Sampai dengan akhir September realisasi belanja negara mencapai Rp 1.913,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Rinciannya, Belanja Kementerian/Lembaga (KL) telah menyerap Rp 674,4 triliun atau terserap 71,3 persen dari target APBN.

Belanja ini digunakan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada masyarakat. Kemudian untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai. Termasuk THR dan gaji ke 13 serta kegiatan operasional KL.

Dari pos anggaran belanja non KL realisasinya baru mencapai Rp 686,8 triliun atau baru terserap 50,7 persen dari target APBN.

Belanja ini disalurkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Anggaran ini juga digunakan untuk pembayaran pensiun dan jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

3 dari 3 halaman

Pembiayaan Investasi

Sementara itu, pembiayaan investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 60 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal KL. Khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

Berbagai realisasi tersebut kata Sri Mulyani menunjukan upaya pemerintah untuk menjadi penyangga situasi ekonomi global yang sedang bergejolak. Agar, dampaknya tidak langsung dirasakan di tingkat masyarakat secara langsung.

"Belanja negara Rp 1.913,8 triliun, sebagai shock absorber untuk menghadapi guncangan dari ekonomi global untuk melindungi masyarakat dan perekonomian kita," pungkasnya.

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen