Tren Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Secara Online Melonjak

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali Drs. I Ketut Adiarsa MH menyatakan, pihaknya menyambut dan mendukung eksistensi Mbizmarket sebagai pelopor platform pengadaan digital di tanah air yang mengadopsi kebutuhan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

"Bila dulu semuanya dilakukan secara manual, kini proses pengadaan telah mulai dilakukan secara digital; Pejabat Pengadaan (PP) Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan Pengatur Anggaran (PA), terutama bendahara pengeluaran, dapat langsung melakukan transaksi pembayaran melalui platform Mbizmarket," tutur dia.

"Kami terus mendorong agar pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Bali dapat seratus persen (100%) dilakukan melalui pengadaan digital, agar transparansi dapat dicapai, lebih akuntabel, dan dari segi waktu bisa lebih cepat. Kini di Bali, telah lebih dari 2.000 UMKM bergabung di Mbizmarket, dan dari waktu ke waktu terus bertambah. Hal ini merupakan bentuk dukungan kami bagi UMKM di Provinsi Bali untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional," jelasnya.

Mbizmarket yang merupakan mitra resmi dan terdaftar di Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak November 2020 hingga Oktober 2022 telah membukukan transaksi sebesar Rp 911 Miliar. Pencapaian tersebut menjadikan Mbizmarket sebagai platform dengan kontribusi terbesar pada pengadaan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Toko Daring.

Mbizmarket selama ini juga telah memberikan solusi sekaligus menjawab kebutuhan penyedia untuk bertransformasi dari menjajakan barang/ jasa dagangan secara tradisional, menjadi digital, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan pemerintah.

Dewa Umbu dari UD Kayana yang berlokasi di Denpasar, Bali mengatakan pihaknya bergabung di Mbizmarket sejak 2021. Kami merasa sangat diuntungkan, karena sejak bergabung di Mbizmarket, produk-produk makanan dagangan kami dapat dilihat tidak hanya oleh satu instansi, tetapi oleh beberapa instansi pemerintah sekaligus.

"Kami dengan mudah dapat mengunggah produk yang kami jual melalui aplikasi Mbizmarket, dan produk kami langsung tayang dan dapat dilihat oleh calon pembeli. Kalau dulu kami harus meluangkan waktu lebih lama melakukan hal ini semua, kini dengan digitalisasi melalui Mbizmarket, semuanya bisa lebih cepat," tuturnya.

"Komunikasi dan respon kami juga bisa dilakukan secara online. Selain itu kami dapat melakukan penarikan dana saldo penjualan ke rekening kami secara langsung. Dan terakhir, platform fee yang dikenakan Mbizmarket juga sangat terjangkau. Kami sangat bersyukur dan senang dapat bergabung di Mbizmarket," jelasnya.

Mbizmarket mempunyai sejumlah fitur dan nilai tambah yang menjawab tantangan untuk pengadaan pemerintah. Pertama, Mbizmarket membebaskan biaya tambahan bagi pembeli.

Kedua, adanya laporan komprehensif terkait transaksi, kunjungan, serta statistik penjual dan pembeli. Ketiga, menyederhanakan dan mendigitalisasi manajemen persetujuan hingga pembayaran antara pejabat pengadaan (PP), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan bandahara. Keempat, terkoneksi serta berperan dalam memajukan bank lokal dan berkolaborasi dengan layanan gerbang pembayaran.

Kelima, mendorong kepatuhan perpajakan dengan mengakomodasi PMK 58 ke seluruh pengusaha kena pajak (PKP) dan non-PKP. Keenam, memfasilitas pendanaan bagi UMKM serta memberikan opsi pendanaan yang cepat dan mudah bagi UMKM melalui Mitra Pendanaan.

Ketujuh, negosiasi antara Pejabat Pengadaan dan penyedia/penjual dilakukan secara online di platform dan tercatat. Kedelapan, memberikan akses bagi UMKM untuk masuk ke pengadaan digital (go digital) di lingkungan pemerintah. Kesembilan, pilihan metode termin pembayaran (term of payment), pembeli dan penjual dapat menentukan termin pembayaran sesuai dengan kesepakatan.