60 Negara Bakal Masuk Krisis Utang, Indonesia Termasuk?

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo menjelaskan penghapusan utang Indonesia sebesar USD334,94 juta atau setara Rp5 triliun oleh empat negara maju, yaitu Jerman, Italia, Amerika Serikat (AS), dan Australia, melalui skema konversi.

“Apa itu hasil restrukturisasi? Betul. Sebanyak 4 negara kreditur berkomitmen menghapus utang Indonesia lewat skema konversi atau debt swap. Konversi utang yang disepakati adalah ke dalam bentuk program/proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah RI,” kata Yustinus dikutip melalui twitternya @prastow, dikutip Rabu (19/10/2022).

Yustinus menyampaikan, Restrukturisasi pinjaman adalah reorganisasi pinjaman, yang melibatkan pemberi dan penerima, untuk mengubah persyaratan yang telah disepakati dalam rangka membayar kembali pinjaman, dengan skema rescheduling, refinancing, debt forgiveness, debt conversion, atau prepayment.

Lanjut, kata Yustinus, proyek yang akan dijalankan bermacam-macam. Misalnya, dari kreditur Jerman untuk proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan global fund. Kemudian, Australia untuk kesehatan.

“AS untuk tropical forest, dan debt swap dengan kreditur Italia untuk proyek housing and settlement. Menarik bukan?,” ujarnya.

Adapun total kumulatif nilai komitmen debt swap yang disepakati dengan kreditor bilateral adalah eq USD334,94juta (utang yang akan dihapus). Hingga per 30 Septembert 2022 sudah terealisasi sebesar eq USD 290,51 juta.

“Capaian yang cukup bagus dan menunjukkan mutual trust yang tinggi,” ujarnya.

Disisi lain, sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan yang disepakati, Pemerintah juga turut berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan nilai eq USD 215,35 juta. Ini tak lain cara untuk meneguhkan komitmen dengan sungguh-sungguh.

“Jadi, jelas penghapusan utang ini memang menimbulkan konsekuensi, namun konsekuensi yang baik. Sejalan dengan semangat PBB: Ketimbang digunakan membayar utang, lebih baik uangnya dipakai untuk berinvestasi dalam ketahanan iklim, infrastruktur berkelanjutan dan transisi hijau perekonomian,” pungkasnya. 

Bank Indonesia (BI) melaporkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali menurun.

Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar USD 397,4 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 400,2 miliar.

Perkembangan utang Indonesia tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta.

Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1 persen (yoy).

"ULN pemerintah pada Agustus 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi utang pemerintah pada Agustus 2022 sebesar USD 184,9 miliar dolar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD 185,6 miliar dolar," terang Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan, Senin (17/10/2022).

Junanto menjelaskan, secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juli 2022 yang sebesar 9,9 persen (yoy).

"Penurunan utang pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas," ujar dia.

Sementara itu, ia melanjutkan, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik.

Menurutnya, itu mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Junanto menambahkan, penarikan ULN yang dilakukan di Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).

"Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," imbuh Junanto.