Hadapi Perubahan Iklim, Risiko Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Negara Lain

Adapun JP Morgan telah memiliki komitmen untuk mendukung praktik sustainable financing melalui pengembangan Carbon Compass sebagai sebuah metode yang bertujuan mengurangi intensitas karbon di proporsi portofolio. Jadi, PLN perlu lebih memperhatikan penerapan ESG.

“Sayangnya, karena komitmen pemerintah untuk membantu PLN apabila terjadi kesulitan likuiditas, sebagian pemegang obligasi tidak menyadari adanya risiko ini. Investor di pasar surat utang juga memiliki kontradiksi dengan komitmen untuk mendukung percepatan pensiun dini PLTU”, lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberikan rekomendasi kepada PLN berdasarkan kondisi yang terjadi.

Pertama, menahan pembangunan PLTU baru dalam rangka mengurangi risiko finansial dan nonfinansial yang muncul. Kedua, PLN diharapkan dapat melakukan komunikasi efektif dengan bondholders (pemegang obligasi) untuk mencegah penurunan peringkat utang PLN yang cukup vital bagi kelangsungan usaha PLN.

"Ketiga, mengintensifkan gerakan transisi energi bersih untuk mengakomodasi eksternalitas negatif dan risiko atas pembangunan PLTU baru yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama," terang Bhima.

Sebelumnya, studi yang dirilis oleh organisasi nonprofit Net Zero Tracker mengungkapkan sebagian besar perusahaan multinasional di dunia belum berperan aktif mencegah perubahan iklim. Perusahaan swasta kelas kakap ini belum memiliki target pengurangan emisi karbon hingga nol persen atau nol emisi karbon.

Dilansir dari The Straits Times, Rabu (19/10/2022) studi yang dilakukan Net Zero Tracker menunjukkan, hanya 32 dari 100 perusahaan swasta terbesar di dunia yang telah menetapkan target untuk mencapai nol emisi karbon, Sedangkan 68 dari 100 perusahaan publik terbesar ini belum memasang target sama sekali.

Di sektor-sektor dengan emisi tinggi seperti energi, infrastruktur dan manufaktur, hanya 14 persen dari pendapatan gabungan tahunan perusahaan swasta yang tercakup oleh target tersebut dibandingkan dengan 77 persen pendapatan dari perusahaan yang terdaftar di sektor yang sama.

Selain itu, studi tersebut juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan swasta ini belum menetapkan target secara maksimal, dengan cenderung tidak memasukkan tujuan jangka pendek, yang mencakup cakupan penuh emisi atau detail tentang bagaimana perusahaan menggunakan penyeimbangan karbon.

Hanya empat dari perusahaan swasta dengan target emisi yang benar-benar memiliki rencana untuk memenuhi janji mereka, demikian menurut studi tersebut.

"Perusahaan swasta sangat kekurangan net zero dibandingkan dengan sesama mereka yang terdaftar secara publik," kata John Lang, pimpinan proyek Net Zero Tracker.

Jika hal tersebut dibiarkan, Thomas Hale, profesor di Oxford University’s Blavatnik School of Government, mengatakan ada risiko perusahaan swasta lolos dari pengawasan dan mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

"Regulasi yang cerdas diperlukan untuk menciptakan keterlibatan di lapangan dan menutup celah yang berpotensi sangat besar dalam aksi iklim perusahaan," pungkasnya.