NIK Sudah Bisa Jadi NPWP, Tapi Belum Terhubung Real Time

Wajib pajak perlu mengisi formulir pemindahan alamat bila alamat domisili pindah ke wilayah kerja KPP lain. Adapun berkasnya bisa didapatkan di situs pajak.go.id.

Selanjutnya, siapkan dokumen pendukung berupa alamat terbaru. Setelah lengkap, wajib pajak bisa menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada KPP yang lama atau baru.

“Untuk alamat yg ada di profil DJPOnline tidak otomatis berubah apabila Kakak melakukan update data di dukcapil,” ungkap @kring_pajak.

Pengajuan perubahan data bisa dikirim pakai ekspedisi, atau datang langsung ke KPP yang bersangkutan. DJP juga mengingatkan, permohonan perubahan atau pemindahan data alamat juga belum bisa secara online.

“Silakan Kakak mengajukan permohonan perubahan data WP (utk alamat yg masih dlm satu wilayah kerja KPP yg sama) atau permohonan pemindahan tempat terdaftar WP (utk alamat yg berpindah ke wilayah kerja KPP lain,” cuit @kring_pajak.

Pemerintah tengah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penggunaan NIK jadi NPWP ini bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal pajak (DJP).

Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 22 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias nomor KTP yang statusnya sudah valid dan bisa dipakai untuk login ke laman DJP Online.

“Sampai dengan 18 Oktober kemarin data yang kami himpun, coba kami carikan datanya, sudah ada sebanyak 22 juta NIK yang statusnya sudah valid,” ungkap Direktur P2 Humas DJP Neilmaldrin Noor, dikutip dari Belasting.id, Kamis (20/10/2022).

Neilmaldrin mengingatkan wajib pajak yang belum melakukan validasi NIK menjadi NPWP masih mempunyai waktu sampai akhir 2023.

Pasalnya, tahun ini sampai 31 Oktober 2022 merupakan masa transisi untuk memvalidasi NIK menjadi NPWP. Tujuannya agar NIK tersebut bisa digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan itu, Neilmaldrin menyampaikan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kebijakan baru tersebut. Seperti kampanye ataupun edukasi melalui kanal informasi DJP.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal melaporkan bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP terus dilakukan oleh pihak DJP

Yon mengemukakan data yang diterima pihaknya menyatakan kurang dari 50% NIK yang belum tervalidasi. Namun, baik Yon ataupun Neilmaldrin tidak menyebutkan total NIK yang ditargetkan valid tahun ini.

“Oleh karena itu, kami mengimbau Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri atau mengecek validitas NIK-nya dengan cara login di situs pajak.go.id,” kata Yon.