Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara dalam waktu dekat ini. Beberapa kontrak proyek seperti Istana Kepresidenan akan diteken pada pekan ini
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, IKN Nusantara ini sangat prospektif bagi investor. Ia pun menjelaskan bahwa jumlah penduduk di ibu kota baru ini akan mencapai 200 ribu di 2024. Jumlah tersebut tentu saja sangat cukup untuk menarik investor menanamkan modal.
Baca Juga
“Kita juga akan membuat populasi yang cukup untuk investor untuk berusahalah,” kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (2/11/2022).
Advertisement
Sebanyak 200 ribu penduduk itu adalah jumlah keseluruhan dari seluruh elemen masyarakat yang akan tinggal di IKN pada 2024. Terdapat empat elemen masyarakat yang akan tinggal di IKN pada 2024 yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat TNI-Polri, penduduk lokal, dan para pekerja.
“Semua. Kan kita tidak memisah-misahkan, semua warga IKN,” kata dia.
Menurut Bambang, pemerintah mencari jumlah populasi yang mencerminkan kemampuan daya beli yang memadai sehingga investor akan semakin tertarik membangun IKN.
“Pokoknya kita cari angka di mana yang cukup menarik swasta untuk mempertimbangkan itu ada daya beli,” kata dia.
Tenaga Pendukung
Populasi di IKN pada 2024, kata dia, juga akan termasuk tenaga-tenaga pendukung untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini membangun infrastruktur pendukung untuk pemenuhan kebutuhan hidup penduduk IKN di 2024.
“Ada sekolah-sekolah, gurunya, dan lain-lain. Kemudian ada rumah sakit, klinik itu kan ada susternya, itu juga harus diakomodasi. Nanti kita lihat petanya seperti itu, sehingga dikembangkan nanti tak hanya ASN, TNI-Polri, tapi juga seperti itu,” kata dia.
Saat ini, Bambang menjelaskan, pembangunan fisik infrastruktur di IKN sudah meliputi akses logistik, pemasok air baku, dan pemetaan kavling lahan.
Kavling-kavling lahan itu, ujar dia, disiapkan untuk pemetaan guna menarik minat investor.
“Kemudian itu semua bisa siap, nanti investor lihat ‘oh saya mau di mana sih’, kita harus mampu untuk memperlihatkan itu,” kata dia.
Sementara itu pembangunan fisik infrastruktur besar-besaran di ibu kota baruakan dimulai pada Januari 2023 sejalan dengan banyaknya kontrak lelang proyek yang akan ditandatangani pada akhir 2022.
Proyek Istana Negara di IKN Nusantara Senilai Rp 1,34 T Diteken Pekan Ini
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa penandatanganan kontrak untuk proyek pembangunan istana presiden di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan dilakukan pada pekan ini.
"Untuk istana presiden di IKN baru mau kontrak pada pekan ini," ujar Basuki di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan, proyek pembangunan yang sedang dimulai di IKN seperti proyek infrastruktur air dan hunian pekerja untuk konstruksi.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan jika tidak ada sanggahan dari peserta tender, penandatanganan kontrak untuk proyek pembangunan istana negara di IKN akan dilakukan pada pekan ini.
"Insya Allah Rabu atau Kamis tergantung ada sanggahan atau tidak. Kalau tidak ada sanggahan, Insya Allah bisa kami tanda tangan kontraknya pekan ini," ujar Endra.
Menurut dia, penetapan pemenang proyek istana negara sudah dilakukan, namun Kementerian PUPR masih menunggu apakah ada sanggahan atau tidak dari peserta tender yang lainnya.
Kalau tidak ada, berarti Kementerian PUPR akan melanjutkan proses dengan melakukan penandatangan dengan pemenang proyek, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK).
Advertisement
Pemerintah Kumpulkan Investasi Rp200 Triliun untuk Bangun IKN Tahap I
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyebut nilai investasi yang masuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp 200 triliun. Nilai investasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru di Indonesia tahap pertama.
"Yang mau saya sampaikan minimal Rp200 triliun itu bisa kita wujudkan dalam pembangunan proyek IKN tahap pertama," kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
Bahlil mengatakan nilai investasi tersebut tidak hanya dari penanaman modal asing (PMA), melainkan gabungan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga.