Nasib Bank Tak Sanggup Punya Modal Inti Rp 3 Triliun, Dipaksa Merger hingga Likuidasi Sukarela

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menilai, stabilitas sektor jasa keuangan Tanah Air cenderung masih terjaga. Meskipun, ia tetap mewaspadai dampak dari pemburukan ekonomi dunia.

Ekonomi dunia yang memburuk ditandai dengan adanya pengetatan kebijakan moneter global yang agresif, tekanan inflasi, serta fenomena strong dolar AS. Itu berpotensi menaikan cost of fund dan mempengaruhi ketersediaan likuiditas, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan konsumsi dan investasi.

"Pergerakan suku bunga dan pelemahan nilai tukar potensi meningkatkan risiko pasar yang berpengaruh pada portofolio lembaga jasa keuangan. Selain itu, risiko kredit juga berpotensi meningkat seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam sesi Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Kamis (3/11/2022).

Dalam upaya mencegah kerugian tersebut, pihak otoritas mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya mempertimbangkan untuk melakukan normalisasi beberapa kebijakan relaksasi secara bertahap. Khususnya yang bersifat administratif yang dikeluarkan pada masa pandemi Covid-19.

"Seperti, pencabutan relaksasi batas waktu penyampaian pelaporan lembaga jasa keuangan. Hal ini mencermati perkembangan pandemi dan aktivitas ekonomi, dimana lembaga jasa keuangan dinilai telah dapat beradaptasi dengan kondisi new normal," terang Mirza.

Kedua, Mirza melanjutkan, OJK pun mendukung upaya pemulihan ekonomi dalam rangka mengatasi scarring effect yang ditimbulkan akibat pandemi, serta menjaga kinerja fungsi intermediasi.

"Dalam waktu dekat, OJK menyiapkan respon kebijakan yang bersifat targeted dan sektoral," imbuh dia.

Namun demikian, ia menambahkan, OJK akan terus melakukan penyelarasan kebijakan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik, yang diperkirakan masih akan terus berubah, terutama di 2023.

"Dibutuhkan dukungan kolaborasi kebijakan, baik fiskal dan moneter untuk mengatasi scarring effect pada sektor-sektor tertentu agar tidak berlangsung berkepanjangan," kata Mirza.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap perbedaan Indonesia dengan negara lain. Khususnya dalam aspek kerja sama antar lembaga di dalam negeri.

Hal ini menurutnya menjadi corak tersendiri bagi Indonesia. Bahkan, Mahendra Siregar menyebut kolaborasi antar lembaga atau industri jasa keuangan jadi satu hal yang tak terpikirkan di negara lain.

"Sinergi antara perusahaan keuangan maupun yang bukan, dalam konteks yang lain sebenarnya bersaing ketat dalam industri yang memang kompetitif justru bersinergi dan berkolaboroasi bersama, itu wide unthinkable untuk di negara lain," katanya dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2022 di Central Park, Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

"Untuk di negara kita, ya rupanya biasa, dan ini kan yang kesekian kalinya, apalagi kemudian sinergi kolaborasinnya bersama-sama regulator, makin tidak terbayangkan lagi di tempat lain. Dan tiga-tiganya hadir," imbuh Mahendra.

Salah satu yang menjadi contoh adalah gelaran Financial Expo 2022 yang digelar bersama Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketiga lembaga ini bisa bergandengan untuk mengejar peningkatan ekonomi nasional.

"Logo di depan ini kan OJK, BI, LPS ya wajar saja kita melihaatnya. Ini juga yang menyebabkan mungkin ya dan kita tentu berdoa ke depan sinergi seperti ini juga bisa membantu kita menavigasi dari perkembangan situasi perekonomian globala yang makin sulit," paparnya.

Lebih lanjut, Mahendra mengungkap kalau di negara lain kolaborasi serupa jarang terjadi. Maka, berdampak pada ekonomi negara tersebut yang tergoncang.

"kita lihat di beberapa negara kontradiksi statement antara satu regulator dengan yang lain, policy maker dengan regulator, ataupun bank sentral, menyebabkan kegoncangan banyak dalam perekonomiannya," ungkapnya.

Jauh berbeda dengan itu, Indonesia malah melakukan kolaborasi yang bisa menyentuh langsung masyatakar. Sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.

"Di kita malah melakukan kegiatan yang masuk ke masyarakat grassroot dan justru mengundang seluruh pihak bersinergi yang seperti itu. Ini kita memang biasa ya, tapi ini di tempat lain adalah luxury," paparnya.