Aplikasi Sistem Bayar Tol Tanpa Kartu Siap Meluncur Akhir 2022, Uji Coba di 6 Ruas Tol

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan jika aplikasi sistem transaksi nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di jalan tol Indonesia meluncur pada Desember tahun ini. Sistem bayar tol tanpa kartu ini diuji coba pada 6 ruas tol lebih dulu.

Adapun ruas tol yanng akan dilakukan uji cob telah diidentifikasi oleh BPJT Kementerian PUPR. "Ini akan kita mulai luncurkan mudah-mudahan pada Desember," ujar Kepala BPJT Danang Parikesit melansir Antara di Jakarta.

Dia juga berharap pada akhir tahun depan sistem bayar tol tanpa kartu sudah terimplementasi 100 persen. Dengan demikian, pada awal 2024 sudah full sistem MLFF dan bisa dilakukan pemasangan tiang sensor atau gantry MLFF di jalan-jalan tol.

Sebelumnya, BPJT melakukan pemasangan tiang sensor sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S dan Tol Jagorawi.

Danang mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, dimana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik.

Dengan diberlakukannya MLFF, ruas tol akan sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan atau tidak ada lagi pembatas di gerbang tol.

Lalu lintas di jalan tol akan diawasi dengan dukungan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Gantry ini bekerja dengan cara mengidentifikasikan seluruh kendaraan yang lewat, kemudian akan mengirim data ke pusat.

Secara otomatis, gantry akan memeriksa apakah kendaraan terdaftar, sudah membayar, dan memverifikasi apakah kendaraan melakukan pelanggaran atau tidak.

Selain itu kendaraan pemantau juga akan ditempatkan secara acak di jalan tol. Jika terdapat pelanggaran, sistem pusat akan menginformasikan kepada pelanggar untuk membayar.

Jika hal tersebut tak dipenuhi, maka sistem pusat akan menginformasikan data pelanggar kepada pihak berwenang untuk melakukan penindakan sesuai hukum.