Akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu, Keuangan Bukit Asam Aman?

Sebelumnya, manajemen PTBA juga telah merespons sorotan sebagian pihak atas rencana akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu yang telah digagas perusahaan.

Atas sorotan tersebut, pihak PTBA mencoba meyakinkan bahwa proses akuisisi tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, termasuk juga kemampuan membayar dividen secara material.

Lagipula, proses akuisisi disebut masih dalam tahap yang sangat awal, sehingga opsi skema yang bakal digunakan dalam transaksi juga masih sangat beragam, termasuk diantaranya skema patungan (joint venture/JV). Tak hanya itu, PTBA juga mengisyaratkan bakal melakukan bauran metode pembiayaan, demi memastikan agar level internal rate of return (IRR) tetap dalam kondisi aman.

"(PTBA) sudah memberi sinyal bahwa tidak akan mengambil 100 persen kepemilikan (dalam PLTU Pelabuhan Ratu). Transaksi juga akan menggunakan campuran metode pendanaan agar biaya (pendanaan) bisa rendah, dan memastikan IRR sesuai dengan yang diinginkan,” tegas Richard.

Sebelumnya, PT Bukit Asam (PTBA) diketahui berencana melakukan akuisisi terhadap pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU  Pelabuhan Ratu milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

PT PLN (Persero) bersama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani Principal Framework Agreement (PFA) dalam rangkaian agenda Stated-Owned Enterprises (SOE) International Conference di Bali, Selasa 18 Oktober 2022. PFA ini dilakukan dalam rangka rencana penjualan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu milik PLN ke PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

 Rencana ini menuai sorotan dari Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan. Dia khawatir bila aksi korporasi ini bisa memberatkan keuangan perusahaan ini, mengingatnya jumlahnya mencapai USD 800 juta, atau hampir setara Rp 12,4 triliun (asumsi USD 1 sebesar Rp 15.500).

"Jumlah tersebut setara dengan 55 persen modal PT BA yaitu Rp 22,7 triliun jika mengacu kepada laporan keuangan semester I-2022. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan pembagian dividen PT BA kepada investor sehingga berdampak negatif terhadap harga saham PT BA di bursa," jelas Mamit dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/10/2022).

Menurut Mamit, meskipun akuisisi ini dalam rangka mempercepat pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu, tapi tetap pada prinsipnya akusisi ini menuju ke arah penggunaan energi fosil yakni batu bara.

Dikatakan potensi akuisisi ini didanai kas PT BA sangat besar sekali, mengingat saat ini lembaga pembiayaan lebih tertarik untuk memberikan pinjaman kepada pekerjaan yang mengarah ke green energy dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. "Akan sulit untuk mendapatkan pinjaman bagi PT BA terkait dengan rencana ini,"urai dia.

Dia pun berharap ditengah sedang bagusnya kinerja keuangan PTBA karena naiknya harga komoditas batu bara, rencana akusisi bisa berdampak ke perusahaan.

"Hal bisa mengganggu kinerja operasional PT BA dalam meningkatkan produksi batubara ditengah durian runtuh tingginya harga batubara saat ini," menurut Mamit.

Hal lain yang menjadi catatan Mamit adalah kemampuan perusahaan menyalurkan listrik ke masyarakat karena tidak pernah mengoperasikan pembangkit secara langsung.

"Kita tahu bahwa listrik saat ini merupakan komponen utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkas Mamit. 

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PLN akan melakukan due diligence setelah menandatangani perjanjian awal terkait pelepasan aset PLN yaitu PLTU Pelabuhan Ratu kepada perseroan.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail memastikan, rencana akuisisi PLTU tidak akan membebani kas perusahaan. Saat ini, perseroan masih membahas lebih lanjut kerangka kerja sama ke depannya. Bukit Asam juga akan melakukan analisa dari sisi teknis, keekonomian, lingkungan hingga analisa kelayakannya.

"Termasuk nanti di dalamnya, kami juga akan melihat blended financing yang akan difasilitasi oleh Kementerian BUMN. Ini semuanya masih dalam proses,” kata Arsal dalam paparan kinerja perseroan, Kamis (27/10/2022).

Harapannya, aksi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi PTBA dan PLN serta tidak mengganggu komposisi keuangan PTBA. Malahan, lanjut Arsal, lewat aksi ini harusnya memberikan dampak positif pada keuangan PTBA.

Lantaran, di samping kita mendukung program pemerintah, lewat aksi ini nantinya PLN juga tetap akan menjadi off taker dalam rantai pasok batu bara domestik oleh perseroan. Sehingga ada kepastian penjualan batu bara PTBA ke PLN.

"Kalau dikaitkan dengan kondisi keuangan PTBA, kami sangat hari-hati dan prudence. Ini baru principal framework, nantinya akan kami tindak lanjuti mengikuti aturan aturan baik kami sebagai perusahaan terbuka dan aturan-aturan yang ada di (internal) kami,” imbuh Arsal.