IKN Jadi Kota Netral Karbon Pertama di Indonesia pada 2045

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah RI dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) agar menjadi kota netral karbon pada 2045.

Kajian ini diumumkan di sebuah acara di Pavilion Indonesia di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PPB, COP27. Langkah ini mempertegas komitmen Nusantara untuk ikut berkontribusi dalam nationally-determined contributions (NDCs) sejalan dengan Paris Agreement.

"Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, IKN Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2022).

Menurut Bambang, kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi IKN untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045.

Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65 persen dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi) dapat meningkatkan penyerapan karbon, dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.

Langkah yang dilakukan Nusantara juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060, dan pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030. Itu selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris.

"Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris," ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.

Pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI nampaknya serius mewujudkan proyek permindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

2 dari 4 halaman

166 Ribu Hektar Kawasan Hutan

Titik 0 IKN — Titik Nol IKN Nusantara yang kini disulap menjadi lebih cantik. (foto: Abdul Jalil)

Lebih jauh, kajian ini mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon. Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166 ribu ha kawasan hutan IKN.

Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas, serta daerah tangkapan air (kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai).

Selain itu, kajian ini juga mencatat pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon. Sekurang-kurangnya 80 persen energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80 persen penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum.

3 dari 4 halaman

Pemerintah Targetkan IKN Dihuni 200.000 Orang di 2024

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memperkirakan populasi IKN akan mencapai 200 ribu penduduk pada tahun 2024 nanti. Menurut dia, jumlah tersebut termasuk ASN, TNI, Polri, penduduk lokal, hingga pendatang.

"Penduduknya itu di 2024 kira-kira 200 ribuan. Itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, kemudian juga pendatang tadi. Semua, kan kita tidak pisah-pisahkan, semua warga IKN kan," kata Bambang kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 2 November 2022.

Dia mengatakan jumlah penduduk di IKN penting untuk membentuk satu populasi yang cukup bagi investor untuk berusaha. Untuk itu, Bambang menuturkan pengembangan infrastruktur hunian tersebut di IKN tidak hanya diperuntukkan bagi ASN dan TNI-Polri, namun juga elemen masyarakat lainnya.

"Ada empat kan sebetulnya (penduduk di IKN), ASN, TNI-Polri, penduduk lokal, kemudian pekerja, sama juga di luar itu, misalnya nanti ada sekolah-sekolah, ada gurunya, ada yang lain-lain, kemudian ada misalnya hospital atau rumah sakit, klinik, itu juga kan ada susternya, segala macam itu juga harus diakomodasi (huniannya)," jelasnya.

4 dari 4 halaman

Penduduk Lokal

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok Kementerian PUPR)

Selain itu, Bambang menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pengembangan hunian di IKN juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar. Mulai dari, penduduk lokal dan masyarakat dengan penghasilan rendah.

"Nah kita lihat tadi petanya, semuanya itu, sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya (untuk) ASN, TNI-Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu dan masyarakat berpenghasilan rendah juga tadi diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat," ujar Bambang.

Dia menjelaskan strategi pengembangan infrastruktur tersebut merupakan salah satu upaya dalam menjawab pertanyaan investor terkait peluang usaha di IKN. Nantinya, kata Bambang, pihaknya akan membangun infrastruktur dengan populasi yang cukup bagi investor untuk menanamkan modal di sejumlah titik di IKN.

"Yang penting populasinya cukup untuk para investor itu mempertimbangkan bahwa ini memiliki daya beli yang cukup," pungkas Bambang.