Pindah ke IKN, Erick Thohir Bakal Sewakan Gedung-Gedung BUMN di Jakarta

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menawarkan peluang investasi penyewaan gedung milik kementerian/lembaga (K/L) pemerintah di DKI Jakarta.

Penyewaan ini dilakukan karena banyaknya kantor milik K/L yang menganggur setelah kantor pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Nanti dalam rangka IKN, kalau perpindahan terjadi tentu akan ada aset-aset (K/L) yang idle (menganggur) di Jakarta," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silabandalam acara LMAN Investor Gathering 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).

Meski begitu, Rio belum bersedia membagikan informasi lebih detail terkait daftar kantor milik K/L di Jakarta yang akan disewakan ke pihak swasta. Dirinya menyebut, tawaran penyewaan gedung tersebut masih dibahas lebih lanjut bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk optimalisasi aset.

Perusahaan BUMN di bidang konstruksi atau BUMN Karya aktif mengikuti tender untuk mengerjakan proyek IKN, atau Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Total nilai kontrak yang sudah dipegang oleh empat perusahaan pelat merah untuk proyek IKN mencapai Rp 7,95 triliun.

Terbaru, PT Waskita Karya (Persero) Tbk meraih kontrak proyek Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan IKN, dengan total nilai kontrak Rp 1,35 triliun.

Dengan dimenangkannya tender kedua proyek itu, maka Waskita telah memenangkan lelang proyek IKN dengan total nilai mencapai Rp 2,55 triliun.

Sebelumnya, BUMN Karya juga telah memenangkan dua tender proyek, yakni Jalan Tol IKN Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp 990 miliar, dan pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp 182 miliar.

SVP Corporate Secretary Perseroan, Novianto Ari Nugroho menyampaikan, pihaknya bangga atas perolehan proyek tersebut.

"Dari pengalaman yang perseroan miliki, kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak," ungkapnya dikutip dari keterangan resmi Waskita Karya, Selasa (8/11/2022).

Adapun BUMN dengan nilai kontrak terbanyak di IKN yakni PT PP (Persero) Tbk, dengan total raupan nilai kontrak sebanyak 2,9 triliun.

Belum lama ini, PT PP telah menambah dua kontrak baru, yakni Gedung Kantor Presiden Kawasan Istana Kepresidenan (Rp 1,56 triliun), serta pembangunan bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara (Rp 1,34 triliun). Dalam hal ini, perseroan jadi leader konsorsium kedua proyek, dengan masing-masing porsi 55 persen.

"Dengan bertambahnya dua proyek ini, perseroan telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp 2,9 triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini," kata Sekretaris Perusahaan PT PP, Bahktiyar Efendi.

Sebelumnya, PT PP telah mendapatkan empat proyek IKN dengan total nilai Rp 1,47 triliun. Antara lain, Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-SP Tempadung senilai Rp 687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Rp 423,8 miliar, penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap 1 Rp 83,2 miliar, dan penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Tahap 2 Rp 280,2 miliar.

BUMN Karya lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pun aktif mengikuti sejumlah tender proyek IKN. Sejauh ini, perseroan telah menggenggam kontrak Rp 1,1 triliun. Nilai itu berasal dari Jalan Tol Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung, dan bangunan modular untuk rusun pekerja.

Sementara PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengantongi nilai kontrak Rp 1,4 triliun dari proyek IKN. Itu didominasi oleh proyek pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A Segmen Karang Joang-Karingau senilai Rp 1,1 triliun.

Mulanya, Adhi Karya mendapat mandat pembangunan hunian pekerja konstruksi, dalam bentuk 22 tower rumah susun (rusun) untuk 17.000 pekerja. Proyek lainnya, pembangunan pelindung tumbukan kapal (fender) dan bangunan pelengkap Jembatan Pulau Balang.