Usulan No Work No Pay, Kemnaker: Tergantung Perjanjian Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Baru-baru ini pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan aturan yang berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay alias tidak bekerja dan tidak dibayar, untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari mengatakan, kebijakan itu sebenarnya tergantung pada kesepakatan atau perjanjian antara perusahaan dan pekerja atau buruh itu sendiri.

“Tergantung serikat pekerja di perusahaan masing-masing. Pokoknya serikat pekerja yang diperusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya di situ,” kata Dita saat ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (10/11/2022).

Dia menjelaskan, setiap pekerja atau buruh yang memulai kerja pada satu perusahaan, biasanya terdapat perjanjian kerja yang disepakati kedua belah pihak. Jika akhirnya perusahaan ingin menerapkan prinsip no work no pay, berarti perusahaan tersebut harus memperbaharui perjanjian kerja dengan pekerja atau buruh.

“Setiap perusahaan itu, setiap bekerja itu ada perjanjian bersama. Nah, di situ kan ada standar-standar, berarti harus membahas standar itu kan. Maka harus bikin perjanjian baru dong. Kalau pekerja ngerti dan paham situasi perusahaan, yaudah deh kita bikin perjanjian baru daripada kita di PHK atau daripada kita kehilangan pekerjaan. Ya enggak apa-apa itu yang terbaik,” jelasnya.

Sejauh ini, Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengatur kebijakan tersebut. Dia menegaskan kembali, bahwa kebijakan itu seharusnya ada di tangan pengusaha dan pekerja/buruh yang bersangkutan.

“Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya pertama waktunya harus terbatas, jadi no pay ini misalnya jangan sampai 2024 dong, jelas kapan, misal (pengusaha) bikin kesepakatan dengan buruh, yaudah no pay buruhnya setuju 6 bulan kah atau 8 bulan kah. Di dalam perjanjian itu harus tercantum batas waktu, begitu batas waktunya selesai kembali kepada perjanjian yang asli,” ungkapnya.

Disamping itu, dia juga menyebut tidak semua sektor yang layak menerapkan prinsip no work no pay. Menurut dia, yang layak menerapkan prinsip tersebut adalah sektor industri yang mengalami gangguan.

“Tidak semua sektor. Kan ada sektor yang tumbuhnya positif, yaitu sawit, tambang, kan itu bagus-bagus lho tumbuhnya. No pay itu yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Kalau nikel, timah, ikut-ikutan makannya jangan, buruhnya juga harus kritis dong jangan disamain sawit sama sepatu,” pungkasnya.