Sri Mulyani: RUU P2SK Berperan Penting di Pembangunan Berkelanjutan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Road to G20 Securitization summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Dia menyebut isu pangan menjadi sumber terjadinya inflasi global. — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Road to G20 Securitization summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati RUU P2SK memiliki nilai strategis dan penting bagi upaya untuk meneruskan proses pembangunan Indonesia secara berkelanjutan, adil dan berdaya saing tinggi.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebelumnya, DPR yang pada 20 September 2022 telah mengajukan RUU tersebut untuk dibahas bersama.

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, Jumat (11/11/2022), Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Investasi, serta Menteri Hukum dan HAM juga telah melakukan pembahasan bersama dengan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Kementerian dan Lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta menyelenggarakan serangkaian kegiatan partisipasi publik secara luas yang bermakna (meaningful participation).

“Sektor keuangan adalah sektor yang sangat penting dan strategis di dalam mendukung kemajuan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan DPR RI, Kamis (10/11) kemarin.

Menkeu menjelaskan, melalui sektor keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang sangat kuat, dan apabila sektor keuangan memiliki fungsi intermediasi yang kuat, efisien, stabil dan dalam, serta kredibel atau dipercaya serta inklusif, diyakini akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi negara maju, menuju tingkat pendapatan tinggi secara adil dan merata.

“Oleh karena itu, pemerintah setuju bahwa RUU P2SK memiliki nilai strategis dan penting bagi upaya untuk meneruskan proses pembangunan Indonesia secara berkelanjutan, adil dan berdaya saing tinggi,” jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif pada kuartal II 2021 tumbuh positif sebesar 7,07 persen secara tahunan atau year on year (YoY) dibanding periode sama tahun sebelumnya.

2 dari 3 halaman

Negara Berpendapatan Tinggi

FOTO: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Suasana gedung perkantoran di Jakarta, Sabtu (17/10/2020). International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi minus 1,5 persen pada Oktober, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada Juni sebesar minus 0,3 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Saat ini, Indonesia berpotensi menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pesatnya pertumbuhan penduduk usia produktif dengan kelas pendapatan menengah (Middle Income Class / MIC). Namun demikian, karena berbagai permasalahan yang ada, sektor keuangan Indonesia belum mampu mengambil manfaat dari perkembangan MIC tersebut.

Salah satu contohnya adalah rasio tabungan masyarakat yang rendah. Selain itu, kebutuhan pendanaan investasi yang tinggi untuk mendukung perekonomian juga menimbulkan adanya celah (gap) pembiayaan. Oleh sebab itu, peran sektor keuangan dalam membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan perlu diperkuat.

RUU P2SK diharapkan dapat memberikan kerangka regulasi yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini termasuk membangun kemampuan sektor keuangan merespon tantangan- tantangan saat ini dan ke depan, antara lain disrupsi teknologi, perubahan iklim, masih rendahnya literasi dan inklusi, masih tingginya biaya transaksi, belum optimalnya efisiensi pasar, masih terbatasnya variasi instrumen keuangan dan masih rendahnya kepercayaan serta belum optimalnya perlindungan investor dan konsumen.

3 dari 3 halaman

Reformasi di Sektor Keuangan

FOTO: Indonesia Dipastikan Alami Resesi — Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Reformasi di sektor keuangan diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan Indonesia melalui (1) perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, (2) perluasan sumber pembiayaan jangka panjang, (3) peningkatan daya saing dan efisiensi, (4) penguatan mitigasi risiko dan (5) peningkatan perlindungan investor dan konsumen.

Sebagai bagian dari usaha untuk mencapai cita-cita menjadi negara maju di 2045, reformasi sektor keuangan melalui RUU P2SK ini menjadi bagian dari rangkaian reformasi secara menyeluruh yang dimulai dari reformasi di sektor riil melalui UU Cipta Kerja, di bidang perpajakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta di bidang keuangan pusat dan daerah melalui UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“RUU P2SK ini tentunya juga akan menjadi momentum penting dalam melanjutkan serangkaian reformasi tersebut,” ujar Menkeu.

Oleh karena itu, Pemerintah sangat menyambut baik pembahasan RUU P2SK bersama DPR. RUU ini tentu menjadi sebuah upaya untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di sektor keuangan ini.

"Kiranya Pemerintah bersama DPR-RI dapat terus membangun kerja sama dan sinergi yang baik dan produktif pada proses pembahasan RUU ini. Besar harapan kami agar sinergi antara Pemerintah dan DPR-RI ini dapat mendorong pengembangan, pendalaman serta penguatan sektor keuangan untuk kemajuan ekonomi Indonesia" pungkas Menkeu.

Infografis IMF Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Baik (Liputan6.com/Triyasni)

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
RUU PPSK
RUU P2SK
Pembangunan
Keuangan