Dunia Butuh USD 31,3 Miliar Antisipasi Pandemi Masa Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dana pandemi atau pandemic fund. Tujuan dibentuk pandemic fund agar dunia lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi pandemi berikutnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya untuk dana pandemi dan mengucap Bismillahirrohmanirrohim saya luncurkan dana pandemi hari ini,” kata Jokowi secara virtual dalam perhelatan Presidensi G20 Indonesia, Minggu (13/11/2022).

Jokowi mengatakan, dalam 3 tahun terakhir ini seluruh dunia menghadapi disrupsi terberat yang dikarenakan pandemi covid-19. Telah terbukti bahwa di dunia tidak siap menghadapi pandemi, dunia tidak mempunyai arsitektur kesehatan yang handal untuk mengelola pandemi.

“Oleh karena itu kita ketahanan komunitas internasional dalam menghadapi pandemi,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pandemi tidak boleh lagi memakan banyak korban jiwa, pandemi tidak lagi meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Global. Dengan semangat itulah presidensi Indonesia di G20 terus dorong penguatan arsitektur Kesehatan Global, untuk mewujudkan sistem Kesehatan Global yang lebih handal terhadap risiko, serta lebih inklusif dan berkeadilan.

“Untuk itu dalam jangka pendek Ini pertama dunia harus mempunyai kapasitas pembiayaan untuk mencegah dan menghadapi pandemi. Kedua membangun ekosistem kesehatan yang disinergikan lintas-negara,” ujarnya.

Terkait pembiayaan pandemic fund ini dibutuhkan sebesar USD 31,1 miliar setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang. Penghitungan tersebut berdasarkan studi yang dilakukan bank dunia dan organisasi kesehatan dunia awal tahun ini.

“Untuk itu G20 telah sepakat untuk membentuk dana pandemi bagi kepentingan pencegahan, persiapan dan respon terhadap pandemi. Saya menyampaikan terima kasih kepada para donor dari negara-negara anggota G20 dan non G20 serta dari lembaga-lembaga filantropi yang telah memberikan kontribusi,” ujarnya.

Namun, dana yang terkumpul masih belum mencukupi, Jokowi mengharapkan dukungan yang lebih besar lagi untuk dana pandemi ini. Selain kontribusi dana, Presiden Jokowi juga mengajak semua pihak untuk mendukung beberapa inisiatif.

Antara lain, pembentukan platform koordinasi penanggulangan darurat kesehatan, berbagai data Genome internasional untuk mendukung pemantauan patogen, pengembangan jaringan digital secara global, serta sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi keamanan perjalanan internasional, dan pembentukan pusat penelitian dan Manufaktur yang lebih adil dan merata.

Komitmen dana pandemi atau Pandemic Fund kini sudah terkumpul USD 1,4 miliar. Dana tersebut disumbangkan oleh 20 negara anggota G20 plus tiga lembaga filantropi, termasuk Indonesia. 

Dalam hal ini, Indonesia telah menyetor dana sekitar USD 50 juta, atau setara Rp 774,5 miliar (kurs Rp 15.490 per dolar AS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka tersebut jauh lebih besar dibanding sumbangsih banyak negara lain terhadap Pandemic Fund.

"Komitmen Indonesia USD 50 juta itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata negara lain. Jadi ini dilihat sebagai komitmen yang sangat dihormati dari Indonesia, karena pada saat yang sama kita juga memegang Presidensi G20," kata Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers seusai The 2nd Joint Finance and Health Minister Meeting (JFHMM), Sabtu (12/11/2022).

Sri Mulyani menyatakan, itu sejalan dengan komitmen dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ingin menyiapkan pendanaan agar siap menghadapi gelombang pandemi selanjutnya.

"Jadi kita ingin bisa mempercepat dan mendukung dengan cara yang kredibel kesiapan dan respon dalam menghadapi kemungkinan pandemi selanjutnya," imbuh Sri Mulyani.

"Indonesia dengan USD 50 jutanya masih jauh lebih tinggi dibanding rata-rata negara berkembang, atau bahkan bila dibanding dengan negara maju," tegasnya. 

Secara kepentingan, Indonesia disebutnya pun berhak menggunakan Pandemic Fund untuk memerangi wabah virus dan penyakit. Pemakaiannya juga bakal dipadukan dengan kemampuan anggaran negara. 

"Jadi kita bisa memakai ini digabungkan dengan komitmen dari pemerintah, dari kas negara baik dari pemerintah pusat (APBN) maupun daerah (APBD)," ujar Sri Mulyani.