Indonesia Raup Rp 311,4 T Suntik Mati PLTU Batu Bara, IEA Sangat Senang

PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Liputan6.com/Nurmayanti

Liputan6.com, Jakarta Indonesia telah meluncurkan program kemitraan transisi energi dari penggunaan PLTU batu bara, atau Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, atau setara Rp 311,4 triliun (kurs Rp 15.570 per dolar AS) pada KTT G20 2022 Bali.

Badan Energi Internasional (IEA) menyambut baik kemitraan pendanaan yang diluncurkan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan negara Uni Eropa itu. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol pun sangat antusias atas kabar yang didengarnya dari G20 meeting di Bali tersebut.

"JETP, Just Energy Transition Partnership, akan membantu Indonesia berpindah dari batu bara, dan mendapatkan energi lebih bersih di masa depan. Kita sangat senang mendengar kabar itu," kata Fatih dalam peluncuran laporan terbaru IEA, Coal in Net Zero Transitions: Strategy for Rapid, Secure, and People-Centered Change, Selasa (15/11/2022).

Bukan hanya senang, ia menambahkan, tapi dirinya juga mengaku bangga atas kesepakatan internasional itu. Pasalnya, peralihan dari penggunaan PLTU batu bara untuk sektor kelistrikan bakal menunjang misi Indonesia bebas emisi karbon, atau net zero emission (NZE) satu tahun lebih cepat pada 2050.

"Kita telah menyiapkan laporan khusus untuk sektor energi Indonesia, bagaimana bisa bertransformasi menuju NZE di 2050. Saya juga sangat senang untuk merilis laporan ini," ungkapnya.

Apresiasinya atas kemitraan pendanaan energi JETP yang didapat Indonesia bukan tanpa alasan. Sebab, jika situasi saat ini dibiarkan begitu saja, emisi yang dihasilkan batu bara akan membuat dunia melampaui batas pemanasan global 1,5 derajat Celcius.

Terlebih, Fatih menambahkan, lebih dari 95 persen konsumsi batu bara di dunia berasal dari negara-negara yang telah berkomitmen untuk mengurangi emisinya hingga nol.

"Batu bara di satu sisi merupakan sumber utama emisi CO2 sekaligus sumber terbesar dari sektor kelistrikan di seluruh dunia. Kondisi ini menggambarkan betapa berbahayanya itu terhadap iklim kita, tapi punya tantangan besar untuk bisa menggantinya dengan cepat sambil memastikan ketersediaan energi," tuturnya.

PLTU ini mampu menambah pasokan listrik di Jawa dan Bali dengan estimasi 682 ribu sambungan baru.

2 dari 4 halaman

Menko Luhut: Transisi Energi Tak Boleh Korbankan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen dalam proses transisi energi. Namun, itu tidak boleh sampai mengorbankan tingkat ekonomi.

Dia mengatakan kalau perubahan iklim merupakan keadaan darurat global. Isu internasional ini, menurutnya tak bisa lagi diabaikan.

"Dalam perubahan iklim dunia saat ini, perubahan iklim merupakan keadaan darurat global. Isu internasional yang tidak bisa kita abaikan lagi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, indonesia memiliki peran penting dalam menghindari dampak terburuk perubahan iklim terhadap negara kita atau manusia dan lingkungan," kata dia dalam konferensi pers di Bali, yang dipantau virtual, Selasa (15/11/2022).

Luhut menegaskan kalau Indonesia memiliki komitmen pada ekonomi rendah karbon. Maka, transisi energi adalah kunci penting.

"Kami percaya bahwa kami tidak boleh mengorbankan pembangunan ekonomi kami, tetapi kami juga harus membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang," terang Luhut.

Maka, itu jadi landasan bagi Indonesia dalam meluncurkan kemitraan bersejarah dengan para pemimpin kelompok kemitraan internasional. Sebut saja, Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki perhatian kepada transisi energi.

"Rencana iklim ambisius Indonesia menargetkan upaya kolaboratif dan investasi terkait oleh mitra internasional kami, termasuk memobilisasi pembiayaan awal publik dan swasta sebesar 20 miliar dolar AS dalam 3-5 tahun ke depan," bebernya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menegaskan akan mempercepat pengurangan emisi karbon di dalam negeri. Pihaknya memproyeksikan salah satunya dengan pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.

"Emisi yang kami proyeksikan ke depan dengan mengubah pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi melalui kemitraan internasional kami, termasuk melalui transfer pengetahuan dan pengembangan teknologi berkelanjutan," paparnya.

"Transisi energi yang adil juga dapat membantu menciptakan pekerjaan hijau baru dan memberi manfaat bagi masyarakat dan kelompok sosial yang terkena dampak langsung atau tidak langsung," tambah dia.

3 dari 4 halaman

Indonesia Luncurkan ETM Country Platform

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam B20 Summit Indonesia 2022 Day 2, Senin (14/11/2022). Dia menyebut akhir-akhir ini situasi perekonomian global sedang rapuh, sehingga kepercayaan di sektor keuangan, pasar dan ekonomi akan mudah terpengaruh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Ini merupakan wadah koordinasi dan penggerak untuk mendorong transisi energi dengan dukungan sektor keuangan.

Pengumuman ini dibuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Side Event G20 yang dihadiri oleh Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa, Presiden Islamic Development Bank Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, dan Presiden Bank Dunia David Malpass.

Turut hadir pada acara ini Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri dan Kedaulatan Digital Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen.

"ETM Country Platfrorm Indonesia akan mengirimkan sinyal yang kuat tidak hanya ke Asia dan Pasifik namun seluruh dunia bahwa Indonesia adalah pemimpin dunia dalam transisi yang adil dan terjangkau dari bahan bakar fosil ke energi yang ramah lingkungan," ujar Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya, ditulis Selasa (15/11/2022).

"Menjadi penting bagi kita untuk dapat memecahkan ancaman dari platform ini, ETM Country Platform, untuk dapat mendemonstrasikan kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat meyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim," tambah bendahara negara.

Sementara, Presiden ADB Masatsugy Asakawa menegaskan komitmennya dalam mendukung ETM Country Platform ini. Dia berharap, hal serupa bisa dijalankan oleh negara lain.

"Perkembangan Indonesia dalam ETM menyediakan sebuah contoh bagi negara lain dalam membuka jalan menuju masa depan bebas karbon. ADB terus berkomitmen untuk mendukung upaya ini di penjuru Asia dan Pasifik," kata Masatsugu Asakawa.

"Setelah ditingkatkan, saya harap ETM memiliki potensi untuk menjadi salah satu model pengurangan karbon terbesar di dunia," imbuh dia.

4 dari 4 halaman

Perjalanan ETM

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat melepas penerima beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pada September 2022, pemerintah Indonesia menerbitkan NDC yang telah disempurnakan, berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 43,2 persen dengan dukungan internasional yang memadai pada 2030. ETM Country Platform Indonesia akan memanfaatkan pendekatan keuangan campuran untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai ETM Country Platform Manager untuk mengembangkan kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM. PT SMI berkolaborasi dengan berbagai mitra institusi.

Diantaranya, Mitra Hibah (Bloomberg Philanthropies & ClimateWorks Foundation's Global Energy Transition Initiative, UK MENTARI, dan Global Energy Alliance for People and Planet). Mitra pembiayaan (ADB, World Bank, Islamic Development Bank, Climate Investment Funds, HSBC, Standard Chartered, dan Japan Bank for International Cooperation).

Kemudian, Mitra pengetahuan & teknis (United States Agency for International Development, Global Green Growth Institute, Climate Policy Initiative, United Nations Development Programme, Rocky Mountain Institute, dan Climate Bonds Initiative). Serta mitra investasi (Indonesia Investment Authority).

Masing-masing mitra menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT SMI untuk secara bersama mendukung agenda pemerintah dalam mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau di Indonesia.