Pujian DPR atas Penyelenggaraan KTT G20 Bali, Jadi Standar Baru Buat India

KTT G20 telah resmi selesai dan deklarasi dari hasil pertemuan itu juga telah diresmikan. Presiden Jokowi dan Indonesia menuai banyak apresiasi dari para delegasi dan tamu yang hadir bahwa penyelenggaraan KTT G20 sangat memuaskan.

Hal serupa juga diungkapkan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Menurutnya, ada beberapa indikator yang membuktikan bahwa KTT G20 benar-benar sukses dilaksanakan.

"Pertama, tentu karena hampir semua kepala negara dan pemerintahan serta pimpinan organisasi internasional hadir," ujarnya ketika dihubungi Liputan6.com, Kamis (17/11/2022).

Indikator kedua, sambung dia, adalah pengamanan ketat G20 yang aman terkendali. Penjagaan dan pengamanan selama terselenggaranya KTT G20 memang sangat ketat. Bahkan pada 15-16 November, hanya kendaraan tertentu dan orang-orang yang memiliki akses khusus yang bisa masuk ke area Nusa Dua.

Ketiga, keberhasilan Indonesia juga terbukti dari kesepakatan yang dihasilkan para pemimpin negara G20. "Berbagai program dari tiga fokus dari tema yang diusung oleh Indonesia selama 1 tahun berhasil diimplementasikan dan disepakati," imbuhnya.

Apresiasi dari dunia terhadap Presiden Jokowi juga merupakan indikator keempat dari keberhasilan KTT G20 Bali.

Di sela-sela KTT G20, Jokowi juga tak ketinggalan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara seperti AS, Jepang, Turki dan lainnya. Namun yang menyorot perhatian dunia adalah pertemuan antara Joe Biden dan Xi Jinping, yang diketahui keduanya berada pada tensi tinggi.

"Banyaknya bilateral meeting yang dilakukan di sela-sela KTT G20 dan yang menjadi bilateral meeting terpenting adalah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jin Ping yang berkomitmen untuk bersaing tanpa melibatkan penggunaan senjata dan kekerasan," kata Hikmahanto lagi. 

Kelima, Hikmahanto mengatakan bahwa tidak ada negara yang kehilangan muka dalam Leaders' Declaration meski Rusia mendapat kecaman dari sebagian anggota G20 yang merujuk pada Resolusi Majelis Umum. Ini mengingat dalam deklarasi disebutkan bahwa Forum G20 bukan tempat pembahasan masalah politik.