Pemerintah Habiskan Rp 700 Triliun untuk Infrastruktur, Jadi Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Kementerian Keuangan Titik Anas, mengatakan bahwa pemerintah telah menghabiskan dana lebih dari Rp 700 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Titik Anas, dalam The 1st International Student Leaders Meeting 2022 dengan tema Collective Actions for Transforming Sustainable Universities in the Post-Pandemic Time, Selasa (22/11/2022).

“Indonesia adalah negara yang menonjol dalam pembangunan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menghabiskan lebih dari 700 triliun untuk membangun infrastruktur di seluruh negeri. Anda lihat, bandara baru, jalan baru dan jembatan baru yang dibangun di seluruh negeri,” kata Titik Anas.

Pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebab, SDGs memiliki peran penting terhadap pembangunan terutama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic.

Menurut dia, ke depan tantangan di bidang SDGs akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu disebabkan oleh dampak pandemi dan perang di Ukraina yang memberikan tantangan kepada semua orang, tidak hanya kepada Pemerintahan, tetapi juga publik secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan memperkuat SDGs.

“Karena SDG akan menjadi salah satu yang akan terpengaruh secara signifikan oleh penurunan ekonomi. Pandemi bisa mengubah arah kebijakan di seluruh dunia, namun seakan belum cukup, bencana lain yang sudah disebutkan sebelumnya, perang pun meletus, dan ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi yang sedang berkonflik tetapi juga seluruh dunia,” kata Titik Anas.

Diketahui bersama, kata dia, dampak dari pandemi dan perang Rusia-Ukraina membuat semua kegiatan ekspor-impor dan kegiatan ekonomi lainnya terhenti menyebabkan seluruh dunia menghadapi perlambatan ekonomi.

Perlambatan ekonomi dan resesi di beberapa negara menyebabkan peningkatan pengangguran, karena banyak perusahaan menurunkan anggaran mereka, dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karyawan mereka.

“Bahkan sebelum pandemi dan perang beberapa negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan dan masalah sosial. Itulah mengapa SDG menjadi sangat penting, dan pandemi serta Perang telah menyebabkan masalah yang ada lebih sulit untuk ditangani,” pungkasnya.

Pengerjaan jalan tol Semarang-Solo kini sudah mengalami kemajuan hingga Salatiga. Ruas Bawen-Salatiga secara resmi dibuka oleh Jasa Marga.

2 dari 4 halaman

Proyek Infrastuktur Harus Dongkrak Industrialisasi Dalam Negeri

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong percepatan penyelesaian pembangunan proyek Jalan Tol Trans Jawa ruas Pasuruan-Probolinggo (Paspro) (dok: PUPR)

Sebelumnya, misi pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur turut bergantung terhadap sumber daya material dan peralatan konstruksi. Oleh karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung terselenggaranya event perdagangan komponen infrastruktur, seperti pada IndobuildTech Expo yang digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang pada 16-20 November 2022.

"Untuk itulah saya mengapresiasi penyelenggaraan IndoBuildTech Expo 2022, sebagai wadah pertemuan dan kolaborasi para pelaku jasa konstruksi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sekaligus mendorong agar kegiatan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung kebangkitan kembali bisnis sektor konstruksi dan industri material kontruksi," ujar Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11/2022).

Yudha juga mengingatkan, keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh pasokan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Oleh karenanya, pembenahan terhadap tata kelola rantai pasok material dan peralatan konstruksi terus dilakukan, untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas.

"Bapak Presiden Joko Widodo menekankan upaya mengurangi penggunaan bahan konstruksi impor selama kebutuhan spesifikasi dapat dipenuhi dalam negeri atau produk tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri. Sehingga pembangunan infrastuktur yang masif dapat mendongkrak industrialisasi dalam negeri," kata Yudha.

3 dari 4 halaman

Defisit Neraca Transaksi Berjalan

Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Bandara Kulon Progo sepanjang 96,57 km. Foto: PUPR

Produksi Dalam Negeri (PDN) betul-betul menjadi perhatian yang serius. Berbagai produk dalam negeri seperti kebutuhan produk baja, aspal serta berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya harus disediakan. Sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Penggunaan produk dalam negeri, dalam hal ini produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi (UMKK), diatur penggunaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Menurut peraturan itu, pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk/jasa UMKK dari hasil produksi dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kebijakan ini juga telah dituangkan dalam pengaturan Pengadaan Barang/Jasa, dimana preferensi harga diberikan jika terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen.

4 dari 4 halaman

Belanja PDN Rp 80,48 Triliun

Kementerian PUPR turut mengambil peran dalam Instruksi Presiden tersebut. Dari pagu TA 2022 sebesar Rp 106 triliun, Kementerian PUPR berkomitmen belanja PDN sebesar Rp 80,48 triliun, dimana besaran PDN 84,9 persen dari pagu sebesar Rp 92,7 triliun.

"Saya yakin dengan semangat kolaboratif, kita akan mampu mengejar ketertinggalan dan memulihkan ekonomi nasional. Sekaligus mendorong agar melalui kegiatan IndoBuildTech Expo 2022 ini dapat melahirkan terobosan baru dalam membangun infrastruktur serta memperkuat sinergi," tegas Yudha.