Sukses

Gawat, Indonesia Terancam Kekurangan Stok Beras

Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mengaku kesulitan menambah stok beras nasional

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa sangat sulit mendapatkan gabah di harga Rp4.000 per kg. Ini pula yang menyebabkan penyerapan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton menjadi sulit.

"Hari ini untuk mencari gabah di lapangan dengan harga Rp4.200 sulit, dari laporan juga harga gabah ada di atas Rp5.000 ada yang juga di atas Rp5.500 kemudian tentunya ini rebutan gabah juga di market," ucap Kepala Badan Pangan Nasional saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (23/11/2022).

Pada kesempatan tersebut, dia juga menuturkan, produksi beras dengan kebutuhan bulanan nasional terhadap beras hampir sulit dikejar. Dia menyebutkan, rata-rata kebutuhan nasional setiap bulan mencapai 2,5-2,6 juta ton.

Sementara untuk realisasi produksi beras pada Oktober hanya mencapai 2,4 juta ton. Meski pada November dan Desember proyeksi produksi beras mencapai 2,24 dan 1,6 juta ton.

"Kalau setiap bulan kebutuhan rata-rata 2,5-2,6 juta ton ini, produksinya seperti tadi proyeksi November Desember, maka kita akan defisit beras di 2-3 bulan terakhir dalam neraca," ungkapnya.

Dia bahkan mengatakan, stok beras yang ada di Bulog merupakan stok terendah. Tercatat, saat ini stok beras berada di sekitar 594 ribu ton.

Jika Bulog tidak mampu menambah stok beras, dikhawatirkan hingga akhir Desember stok beras hanya tersisa 342.801 ton.

"Apabila Bulog tidak bisa men-top up sampai 1,2 juta ton, kalau kondisinya seperti hari ini stok kita akan turun terus sampai 342.801 ton dan ini menurut kami sebagai Badan Pangan Nasional sangat bahaya," pungkasnya.

 

2 dari 3 halaman

Penjelasan Dirut Bulog

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyampaikan bahwa pihaknya berupaya segala cara agar stok beras tetap terjaga, meski dengan konsekuensi membeli beras dengan harga komersil.

Meski sudah membeli beras dengan komersil, stok beras tak kunjung tercukupi lantaran pengusaha beras pun enggan menjual ke Bulog dengan pertimbangan kebutuhan pasar masing-masing.

"Sampai hari ini membeli dengan harga Rp10.200, tapi jumlahnya memang tidak tercapai karena tidak ada barangnya," ungkapnya.

"Saya sudah mencoba pendekatan kepada pengusaha beras besar mereka juga tidak bersedia untuk memberikan kepada kita dengan harga komersil karena mereka harus menjaga supply untuk pasar mereka," imbuhnya Budi.

3 dari 3 halaman

Isu Impor Mencuat, Stok Beras Indonesia Dipertanyakan

Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (BPN) hingga Perum Bulog menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Jajaran Komisi IV DPR RI mempertanyakan isu mengenai stok beras dan rencana impor beras yang saat ini ramai diperbincangkan. 

Salah satunya anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sutrisno,  menegaskan agar Kementerian Pertanian jangan hanya mengandalkan data dari dinas pertanian terkait stok beras. 

"Untuk mengantisipasi beras ini, mutlak diperukan koordinasi Kementan dengan daerah di era otonomi daerah, karena mereka-mereka itu yang punya data, Kementan jangan hanya percaya sama dinas pertanian tidak ada legalitasnya menjadi dasar kita memprediksikan stok pangan kita cukup," kata Sutrisno dalam RDP bersama Kementan hingga Bulog, Rabu (23/11/2022).

Menurut dia, Kementan melalui Badan Karantina perlu memperketat pencegahan ekspor beras. Yang dicegah itu jangan sampai ada ekspor gelap, karena semua negara perlu beras khususnya di Asia. 

"Manakala itu tidak dilakukan maka akan membahayakan kondisi pangan kita," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyinggung soal rencana Bulog yang akan menyimpan stok beras di luar negeri sebanyak 500 ribu ton. Menurutnya, hal itu telah mendapatkan kritikan dari para petani beras. Lebih baik Bulog menyerap kebutuhan dalam negeri.

"Untuk pak Bulog rencana punya beras 500 ribu ton disimpan di luar negeri ini sudah dikritisi oleh petani. Bulog sulit melakukan penyerapan CBP. Sebenarnya sudah ada 11 provinsi untuk menyerap CBP jadi objek kita untuk menyerap kita tidak perlu impor, dan sebenarnya, Januari dan Februari sudah panen raya," ungkapnya.

 

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com