Sri Mulyani Soroti Dana Pemda Parkir di Bank Naik, Ini Provinsi Tertinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2022 sudah mencapai Rp 2.351 triliun atau 75,7 persen dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98 tahun 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun.

“Kita lihat belanja negara sampai dengan akhir Oktober telah mencapai Rp 2.351,1 triliun. Ini adalah 75,7 persen dari total belanja yang sudah dalam undang-undang APBN. Jadi UU APBN itu sudah memandatkan alokasi anggaran,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KITA November 2022, Kamis (24/11/2022).

Untuk rinciannya dari Rp 2.351 triliun, diantaranya belanja Kementerian lembaga sudah mencapai Rp 754,1 triliun atau 79,7 persen terhadap APBN. Anggaran ini telah dimanfaatkan untuk belanja pegawai, kegiatan operasional K/L, penyaluran berbagai bantuan sosial maupun dari sisi belanja modal seperti peralatan.mesin, jalan, jaringan, dan irigasi.

Sementara, untuk belanja non Kementerian Lembaga telah realisasi sebesar Rp 917,7 triliun atau 67,7 persen terhadap APBN. Utamanya anggaran ini dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik.

“Ini menjadi yang dominasi dari shock absorber (subsidi BBM dan Listrik) APBN Kita. Sedangkan yang relatif stabil itu seperti pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13), serta jaminan kesehatan ASN,” ujarnya.

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) sudah mencapai Rp 679,23 triliun atau 84,4 persen terhadap APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Sedangkan, untuk pembiayaan investasi sudah mencapai Rp 77,92 triliun. Utamanya pembiayaan investasi sektor infrastruktur khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

“Kalau kita lihat APBN kita sekarang, di satu sisi kondisi ekonomi kita membaik, ekspor membaik, di sisi lain dari guncangan volatilitas keuangan global memberikan pengaruh, APBN menjadi shock absorber yang diandalkan oleh masyarakat dan perekonomian, ini bisa dari sisi belanja, penerimaan, maupun sisi pembiayaan,” pungkas Menkeu.