Penerapan Kebijakan Zero ODOL Bakal Mulai 2023, Siapa Saja yang Dirugikan?

Menurut Inces, itu belum lagi sektor komoditas yang harus dibawa ke wilayah Timur, dibutuhkan puluhan truk per hari.

“Apalagi kalau terjadi panen buah, itu juga membutuhkan banyak truk untuk membawanya ke luar Jatim. Jadi, kalau pemerintah mencoba mematikan truk-truk kita dengan kebijakan Zero ODOL-nya, saya pastikan pemasukan di Jatim ini akan anjlok,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan penolakan-penolakan yang terjadi terhadap kebijakan Zero ODOL ini disebabkan belum adanya titik temu antara para stakeholder.

Misalnya terkait kebutuhan kapasitas angkutan, daya dukung jalan, termasuk batasan teknis kendaraan dari sisi industrinya.

“Ini yang menyebabkan masalah terkait zero ODOL ini masih belum rampung hingga saat ini. Jadi, belum ada titik temu antara pemerintah dan para pelaku logistik,” ujarnya.

Dia mengutarakan terkait daya dukung jalan misalnya, itu harus dibuat memadai baik dari sisi bebannya, spesifikasi jalannya, sehingga mampu menampung atau menahan beban yang berat serta dibuat luasan jalan yang cukup lebar.

Menurutnya, jika itu dipenuhi, tidak akan ada masalah ODOL di jalan. Atau sebaliknya, ketika dunia industri membatasi kendaraan yang beredar sesuai dengan daya dukung jalan, ini juga tetap akan menjadi masalah.

“Semua ini masih menjadi masalah karena belum adanya titik temu antara para stakeholder terkait kebijakan Zero ODOL ini,” tukasnya.

Menurut Suryadi, bagaimana memodifikasi angkutan dengan kapasitas besar agar menjadi lebih efektif itu menjadi tantangan saat ini.

“Sebab, ketika itu kita lakukan tapi ternyata daya dukung jalan kita tidak memenuhi, itu kan akan menjadi masalah. Jadi, saya melihat adanya permasalahan dari sisi regulasi yang belum terintegrasi antara penyedia jalan dan kendaraan,” katanya.