Dukung Pembagian Rice Cooker Gratis, DPR: Pemerintah dan Masyarakat Untung

Sebelumnya, pemerintah saat ini sedang membahas kebijakan terkait membagikan penanak nasi listrik atau rice cooker kepada masyarakat secara gratis.

“Ini baru pembahasan belum sampai di publish bantuan e-cooking atau penanak nasi listrik, ada sekitar 680 ribu yang nanti disalurkan anggarannya sekitar Rp 500 ribu per KPM,” kata Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo, dikutip Sabtu (26/11/2022).

Rencananya 680 ribu penanak nasi listrik tersebut akan disalurkan ke seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia. Penerimaan bantuin ini akan mengacu data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Terkait bantuan program penanak nasi, di mana rencana sebanyak 680 ribu unit penanak nasi yang disalurkan ke masyarakat, yang KPM tadi, kelompok penerima manfaat. Tentunya acuannya ke data dari Kementerian Sosial,”  ujarnya.

Adapun tujuan dari program ini yakni mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita (e-cooking), dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.

Target KPM paket penanak nasi listrik ini ditujukan untuk kelompok rumah tangga, yakni rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA. DIluar daya 450 VA dan 900 VA perlu divalidasi oleh Kepala desa termasuk pengguna LPG 3 kg. 

Pemerintah siap memberikan kompor listrik gratis senilai Rp 1,8 juta kepada 300 ribu rumah tangga miskin.

Bila dihitung, pelaksanaan tahap awal program migrasi dari kompor gas ke kompor listrik tersebut akan memakan biaya sekitar Rp 54 miliar.

Angka itu masih belum seberapa dibanding total keluarga yang dianggap berhak menerima subsidi kompor listrik gratis.

Jumlahnya mencapai 31,5 juta rumah tangga, dengan perkiraan investasi dari pemerintah sebesar Rp 74,78 triliun.

Mengutip perhitungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM), Rabu (21/9/2022), total ada sebanyak 31.528.901 rumah tangga pelanggan listrik dengan daya 450-900 VA.

Balitbang ESDM mengusulkan pembagian kompor induksi dan peralatan masak gratis kepada 31,5 juta keluarga tersebut.

Kemudian tak dikenai pungutan biaya, penyederhanaan batas daya listrik dalam bentuk tambah daya dan perubahan instalasi listrik.

Secara perhitungan ekonomi, biaya investasi migrasi ke kompor listrik atau kompor induksi akan memakan ongkos antara Rp 2.477.000-5.572.000 per rumah tangga.

Biaya itu dipakai untuk pengadaan kompor induksi 2.000 W sebesar Rp 600.000-1.720.000, termasuk untuk peralatan masak feromagnetic tiga set senilai Rp 650.000-1.125.000.

Selain itu, masing-masing rumah tangga juga akan mendapat harga diskon 50 persen untuk tambah daya listrik gratis, sebesar Rp 1,5 juta.

Kemudian, instalasi saluran kabel khusus 20 meter untuk kompor listrik yang punya beban listrik besar Rp 1.122.000, dan sertifikat laik operasi Rp 105.000. 

Untuk alokasinya, Balitbang ESDM menghitung sekitar 23.962.522 rumah tangga berdaya 450 VA berhak menerima subsidi kompor listrik gratis, dan 7.566.379 rumah tangga berdaya 900 VA.

Sehingga total biaya yang perlu digelontorkan untuk program migrasi kompor listrik gratis mencapai Rp 74,786 triliun.

Itu terdiri dari Rp 56,839 triliun untuk pelanggan berdaya 450 VA, dan Rp 17,947 triliun untuk pelanggan berdaya 900 VA.

Tak hanya investasi awal, Balitbang ESDM memperkirakan, pemerintah perlu mengalokasikan subsidi energi per tahun kepada para keluarga penerima kompor listrik.

Biayanya sekitar Rp 5,631 triliun untuk rumah tangga 450 VA, dan Rp 363 miliar untuk rumah tangga 900 VA.

Kendati mengeluarkan ongkos besar di awal, Balitbang ESDM memprediksi program migrasi kompor listrik nantinya akan menguntungkan perekonomian nasional hingga puluhan sampai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

"Biaya investasi yang dikeluarkan pemerintah akan meningkatkan perekonomian sebesar Rp 246,8 triliun di tahun ke-1 dan Rp 83,1 triliun per tahun pada tahun selanjutnya," tulis Balitbang ESDM.