Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) selaku focal point Indonesia pada forum kerja sama ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises (ACCMSME) kembali ikut serta dalam sidang pertemuan tahunan untuk membahas berbagai evaluasi, usulan, dan lanjutan kerja sama pada 14th ACCMSME and Related Meetings yang berlangsung pada 21-24 November 2022 secara daring.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, KemenKopUKM Luhur Pradjarto bersama tim Biro Hukum dan Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait hadir ikut serta dalam pertemuan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun tersebut.
Baca Juga
Luhur meyampaikan, KemenKopUKM melalui forum ACCMSME mengusulkan project berjudul “the CI-EL (Creativity-Innovation-Entrepreneurship-Leadership) Marketing Module for ASEAN SMEs” yang akan menjadi salah satu annual priority activity tahun 2023.
Advertisement
“Project CI-EL Marketing Module for ASEAN SMEs bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran untuk UMKM yang berfokus pada bidang pemasaran dan kewirausahaan. Project ini akan diimplementasikan pada tahun 2023 berkolaborasi dengan MarkPlus Intitute dengan pendanaan dari Pemerintah Jepang," kata Luhur dalam keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu (26/11/2022).
Lebih lanjut, dia menyampaikan pada tahun 2023, KemenKopUKM akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Inclusive Business (IB) Summit setelah sebelumnya dilaksanakan di Kamboja.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan ASEAN Secretariat, UN-ESCAP, IBAN, OECD, OXFAM, serta stakeholder terkait lainya baik pemerintah maupun swasta.
Selain itu, pada pertemuan tersebut juga dibahas berbagai update kerja sama baik di ASEAN maupun kerja sama dengan Organisasi Internasional Seperti US-AID, US-ABC, ASEAN-BAC, APWINC, TAF, GIZ, ERIA, OECD, maupun bilateral dengan negara-negara lainya seperti Jepang dan Korea.
Di akhir sidang ACCMSME ke-14, Indonesia yang diwakili Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menyampaikan paparan mengenai Koalisi Ekonomi Membumi: SMESCO's Initiatives for Sustainability Development. Koalisi Ekonomi Membumi bertujuan mengumpulkan produk usaha lestari dari sektor Saji, Tani, dan Seni dengan harapan dapat membawa Indonesia menuju Environmental, Social and Governance (ESG) Investment Ready.
Kemenkop UKM Genjot Pengadaan Barang, Utamakan Produk UMKM
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah per 19 September 2022, tercatat realisasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga pengadaan barang dan Jasa baru mencapai 48,5 persen dari pagu Rp 500,2 triliun.
Sementara, realisasi belanja pemerintah daerah pengadaan barang dan jasa mencapai 51,5 persen dari pagu Rp 531,5 triliun. Adapun anggaran belanja nasional pengadaan barang dan jasa tahun 2022 adalah Rp 1.031,7 triliun.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya, dalam Konferensi Pers #G20Updates, Kamis (6/10/2022).
“Untuk mencapai ini semua (angka-angka belanja pengadaan barang dan jasa) semua tentu saja UMKM kita tidak bisa dilepaskan sendiri,” kata Eddy.
Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, dibutuhkan investasi dari luar agar UMKM Indonesia bisa bermitra antara yang kecil dengan UKM yang berpengalaman dari luar negeri, sehingga bisa berkembang seiring dengan investasi yang masuk.
Dia optimis, dengan begitu UMKM Indonesia bisa meningkatkan kualitas produk dan service-nya mereka.
Advertisement
Katalog Elektronik
Lebih lanjut, Eddy menyampaikan katalog elektronik dan toko daring sudah mencapai 1,3 juta. Angka tersebut melewati target dari Presiden Joko Widodo, yang menargetkan 1 juta katalog elektronik dan toko daring.
“Harapannya dari toko daring baik total transaksi, volume transaksi, jumlah UMKM yang onboarding, jumlah produk tayang, jumlah mitra, dan jumlah pengguna bisa meningkat terus,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan terus berupaya meningkatkan kemampuan UMKM lokal, bermitra dengan asing, dan meminta dukungan dari seluruh lapisan Pemerintah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan upaya tersebut diyakini bisa memaksimalkan produk-produk UMKM dalam negeri.