UMP Jawa Barat 2023 Naik 7,88 Persen, Ini Dasar Hitungannya

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi menjelaskan, perhitungan UMP menggunakan Permenaker 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan Pemerintah Pusat, merupakan keputusan terbaik. Sebab dengan menggunakan Permenaker maka semua kabupaten dan kota UMK- nya akan naik.

Jika UMP 2023 masih menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan seperti yang diharapkan pengusaha, maka UMP 2023 hanya naik 6,5 persen.

Sebagai bayangan, UMP Jabar 2022 yang menggunakan PP 36 Tahun 2021 naik hanya 1,72 persen atau Rp31.135,95 dari UMP 2021.

Konsekuensi lain upah minimum kabupaten dan kota (UMK) maksimal naik hanya 3 persen, bahkan ada empat daerah yang tidak naik sama sekali karena berlaku faktor pembatas.

"Dengan Permenaker ini semua kabupaten dan kota (naik UMK- nya). UMP (naiknya) di atas inflasi, sesuai dengan tuntutan dari para buruh untuk menjaga daya beli," jelas Taufik.

Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK), Taufik menjelaskan, akan tergantung kepada pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota bersangkutan.

Kemungkinannya ada yang UMK-nya naik di atas 7,88 persen seperti Kabupaten Karawang. Tapi ada juga daerah yang naiknya di bawah 7,88 persen seperti Kabupaten Banjar.

Adapun batas akhir pengumuman UMK oleh bupati dan wali kota adalah pada 7 Desember 2022.

Sebelumnya pada 27 November 2022 sore, di Ruang Papandayan Lantai 2 Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung, telah bertemu Ketua Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Jawa Barat dengan Ridwan Kamil dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi.

"Dengan pertimbangan Permenaker RI No 18 tahun 2022, ada harapan bagi buruh, dibanding PP 36. Pak Gubernur membuat terobosan, tentunya tidak keluar dari aturan, yang tujuan mensejahterakan buruh," Ketua SPSI Jawa Barat Roy Jinto bilang dalam pertemuan itu.

Sedangkan Ketua SBSI’92 Ajat Sudrajat menjelaskan selama dua tahun, keputusan UMP tidak melakukan pengawalan. Alasan Ajat dianggap tidak ada korelasi kepada UMK.

Ajat berharap nilai UMP 2023 mewakili UMK lima Kota Kabupaten, Ciamis, Indramayu, Banjar. Karena dampak kenaikan BBM masih berimbas kepada daya beli buruh.

"Tahun ini harapan Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur," ungkap Ajat.

Sementara Ketua KSBI Jawa Barat Simbolon menuturkan, selama ini banyak karyawan yang di PHK. Kelompoknya meminta Gubernur Ridwan Kamil mendesak tidak ada satu perusahaan pun yang tidak memberikan hak PHK.

Simbolon mengingatkan, janji Ridwan Kamil sebelumnya soal membangun perumahan buruh. Tujuannya agar karyawan bisa mencapai dengan jalan kaki atau sepeda.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil mengaku berupaya sebelum tanggal 7 Desember 2022, kembali ada pertemuan yang kondusif.

"Kalaupun ada demo yang kondusif, UMP ada keberpihakan kepada buruh," pinta Ridwan Kamil dalam pertemuan saat itu.

Menjawab soal perumahan buruh, Ridwan Kamil menerangkan untuk akan direalisasikan. Pasalnya, idealnya buruh tidak jauh dengan tempat bekerja.