Menko Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Capai Rp 994,46 Triliun per November 2022

Selain itu, dalam mendukung PDN ini, Menko Luhut menegaskan bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari kita semua untuk mengurangi belanja impor. Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal 5 persen, dengan seluruh 95 persen untuk belanja PDN, atau berkisar Rp 1002 triliun. Upaya ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

“Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp 400 Triliun saja dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6 hingga 1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja, apalagi apabila seluruh Rp 1002 Triliun untuk belanja PDN,” ujarnya.

“Hal lain yang patut kita banggakan adalah capaian E-Katalog telah menyentuh angka 2,18 juta produk, jauh melampaui target dari Bapak Presiden, yaitu sebanyak 1 juta produk pada 2022, kita targetkan pada 2023 dapat mencapai 5 juta produk. Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program E-Katalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di E-Katalog lokal,” tambahnya.

Dari sisi regulasi, lanjut Menko Luhut, terus dikaji untuk dapat mempermudah dan mengefisiensi sistem pengadaan yang berpihak pada produk dalam negeri. Saat ini, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik dalam proses penyusunan. Jika nanti sudah disahkan, akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan komitmen belanja produk dalam negeri. Selain itu ke depannya, hal ini juga harus menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi untuk semua K/L/BUMN dan Pemda.

“Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi dan kreatifitas dari seluruh instansi terkait. Tahun ini kita telah menyelenggarakan acara Temu Bisnis sebanyak 4 kali di Bali dan Jakarta. Temu bisnis merupakan sarana yang baik untuk mempertemukan produsen dan konsumen untuk melakukan proses transaksi belanja produk dalam negeri secara langsung. Tahun depan kita konsisten menyelenggarakan acara Temu Bisnis, yang akan diawali pada awal tahun 2023 oleh Kementerian Pertahanan bersama TNI,” ujarnya.

Selain itu, sesuai laporan yang diterima, Tim P3DN internal di berbagai institusi telah dibentuk. Sebanyak sekitar 34 Kementerian/Lembaga, 504 Pemda, dan 67 BUMN telah membentuk Tim P3DN internal.

“Saya minta pada 2023, semua institusi sudah membentuk Tim P3DN internal untuk mendukung implementasi Inpres 2/2022 di seluruh instansi,” jelasnya.

“Dapat saya sampaikan bahwa dua diktum telah tuntas dilakukan pada 2022, yakni pencapaian produk tayang di E-Katalog dan pelaksanaan temu bisnis. Pada 2023, marilah kita tuntaskan 41 diktum lainnya. Selain itu, perlu akselerasi tiga critical issues dari progres saat ini, yakni sistem terintegrasi platform pengadaan digital, penggunaan KKPD oleh K/L/PD per 1 Januari 2023 sesuai arahan Presiden. Lalu, per 2023, semua belanja swakelola harus melalui E-Katalog. Upaya-upaya ini sebagai bentuk komitmen kita dalam mewujudnyatakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Saya kira waktu kita tidak banyak, ayo kita bangun untuk mewujudkan progam ini dan membawa ekonomi kita lebih kuat di tengah-tengah gejolak ekonomi dunia. Saya percaya kalau kita satu, saling bahu membahu, kita bisa sukses,” pungkas Menko Luhut.

Selain Menko Luhut, acara ini dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo (secara online), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono dan pejabat lainnya.