Ketum Kadin: Ada Dualisme Aturan Penetapan UMP, Bahaya!

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid menghargai langkah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengajukan uji mater (judicial review) terhadap Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Namun, ia enggan jika Kadin disebut mendukung langkah yang diambil Apindo.

"Menghargai satu proses yang ada. Secara proses, itu ada Dewan Pengupahan kalau saya bicara itu nanti ada cawe-cawe, kami harus menghargai proses tersebut," ujar Arsjad saat konferensi pers di Menara Kadin, Selasa (29/11/2022).

Arsjad memahami langkah Apindo yang mengajukan uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, menurutnya, memang terdapat dualisme regulasi terhadap penetapan upah minimum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021, dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Adanya dualisme seperti itu menurut Arsjad sangat bahaya karena terjadi ketidakpastian hukum. Dampaknya, akan menimbulkan preseden negatif di mata investor.

"Ini bahaya membuat ketidakpastian hukum. Kami mendukung karena kami melihat dari perspektif sisi hukumnya bahwa bisa terjadi ketidakpastian yang akan membingungkan investor," imbuhnya.

Dia menambahkan, di situasi saat ini penetapan upah seharusnya juga mempertimbangkan kondisi di masing-masing industri. Tidak setiap industri mengalami performa positif di tengah ketidakpastian ekonomi global, khususnya industri riil atau padat karya.

"Jadi untuk UMP saya rasa lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada," kata dia.