Soal BPJS Kesehatan Khusus Orang Kaya, Ini Penjelasan Menkes

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memberikan klarifikasi terkait pernyataan soal BPJS Kesehatan yang menanggung beban pembiayaan kesehatan orang kaya. Ia mengakui dirinya keliru dalam penyampaian penjelasan.

Ditegaskan Budi Gunadi, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan harus dirasakan semua masyarakat, baik kaya maupun miskin. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan perlu didesain dengan baik sistem pembiayaan.

"Yang (soal) kaya ini kemarin saya salah quote (memberikan pernyataan). Itu adalah kewajiban mereka untuk cover (tanggung). Misalnya, obat-obatan, saya butuh vitamin C yang generik, contoh saja ya, itu yang dicover (ditanggung) BPJS yang generik saja," jelas Budi Gunadi di sela-sela acara 'Indonesian Society of Interventional Cardiology Annual Meeting 2022' di Hotel Shangri-La Jakarta pada Jumat, 25 November 2022.

"Kalau dia (BPJS) mau cover yang non-generik dan itu dibutuhkan, orang miskin dibayarin negara. Nah, orang kaya bayar sendiri, lewat mana? Lewat asuransi kesehatan swasta. itu yang harus dilink (ditautkan) oleh asuransi kesehatan BPJS."

Selanjutnya, Budi Gunadi mengilustrasikan, apabila orang kaya ingin mengambil vitamin C, maka bisa saja tapi yang generik saja. Sementara kalau yang non-generik tadi harus bayar sendiri -- lewat asuransi kesehatan swasta.

"Kalau dia mau ambil yang generik, orang kaya boleh (ambil) tapi yang generik. Dia tidak boleh mengambil yang non-generik. Karena yang non-generik itu sudah harus bayar sendiri," lanjutnya.

Ke depan, Budi Gunadi Sadikin menekankan, BPJS Kesehatan harus dijaga agar keuangannya tidak negatif. Hal ini melihat potensi beberapa perusahaan asuransi ke depannya dapat terkendala soal masalah keuangan.

"BPJS ke depannya harus kita jaga agar jangan sampai negatif. Ini banyak kejadian di semua perusahaan asuransi. Contohnya, Jiwasraya dan banyak lagi seperti Bumi Putera," ujarnya.

"Saya enggak bisa bilang sisanya perusahaan-perusahaan asuransi apa yang juga memiliki potensi ke depannya bisa bermasalah. Kenapa? Itu karena dari struktur liabilities-nya, kewajibannya tidak didesain dengan baik."

Liabilities atau liabilitas adalah kewajiban yang dihitung setara nilai uang dan harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini bisa perorangan, perusahaan lainnya, bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

Dengan demikian, desain struktur liabilitas BPJS Kesehatan harus dikelola dan diatur dengan baik. Pelayanan JKN pun memang tetap harus menyasar kepada orang kaya dan miskin.

"Jadi kita harus benar-benar bisa memastikan bahwa kita desain kewajibannya dengan baik. Nah, BPJS harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, baik miskin dan kaya," pungkas Menkes Budi Gunadi.

"Idealnya, saya ulangi, BPJS harus meng-cover (menanggung) 270 juta rakyat Indonesia siapapun dia, cuma harus didesain dengan baik."