Sri Mulyani Pamer Laboratorium Baru UNPAD Dibiayai Negara, Nilainya Rp 30 Miliar

Kementerian Keuangan menegaskan tidak alokasi untuk membeli kendaraan listrik untuk keperluan dinas di kementerian/lembaga (KL) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Namun tidak ada larangan juga bagi KL untuk membeli kendaraan elektrik jika memiliki anggaran untuk membeli kendaraan dinas.

"Tidak ada anggaran (beli kendaraan elektrik), kita tidak pernah dialokasikan secara khusus. Tapi kalau ada pengadaan agar membeli kendaraan listrik," kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya saat ditemui di Hotel Swiss-Belinn, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/11) malam.

Made menjelaskan, sekarang ini pemerintah tidak memiliki referensi khusus untuk membeli kendaraan listrik. Artinya, belum ada juga standar harga yang bisa menjadi acuan pemerintah membeli kendaraan listrik.

"Saat ini kita tidak punya referensi mobil listrik, ini belum ada," kata dia.

Berbeda dengan pembelian kendaraan dinas konvensional yang memang sudah ada aturannya. Misalnya, kata Made untuk kendaraan dinas 3.500 CC untuk pejabat setingkat menteri, 3.000 CC untuk pejabat eselon I, dan seterusnya dengan CC yang lebih rendah.

"Nah kalau ini ada semua (ketentuannya)," kata dia.

Made mengatakan ketentuan yang sama tidak bisa berlaku bagi pengadaan kendaraan listrik untuk keperluan dinas. Sebab pada kendaraan listrik berbasis baterai tidak mengenal CC. Sebagai pembeda, kendaraan ramah lingkungan ini menggunakan kategori penggunaan daya listrik sebagai sumber energi.

"Mobil listrik ini enggak ada CC-nya, jadi tergantung watt-nya," kata dia.

Pembiayaan kereta cepat Jakarta-Surabaya akan diupayakan melalui pendanaan kreatif non APBN. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan Kereta Cepat Jakarta hingga Surabaya merupakan rencana jangka panjang.

"Di tengah keterbatasan kemampuan APBN, kami harus mencari alternatif melalui pendanaan kreatif. Sehingga tidak mengganggu APBN yang diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendasar,” ucap Menhub Budi di Jakarta, Jumat (4/11/2022).

Dia menyampaikan, membangun sebuah infrastruktur transportasi umum dengan kapasitas besar, memang membutuhkan proses panjang, seperti halnya pembangunan MRT, yang pembangunannya dilakukan secara jangka panjang dan bertahap.

Dia menyebutkan, MRT sudah diinisiasi sejak lama yaitu tahun 1985, namun membutuhkan proses yang panjang hingga akhirnya dimulai konstruksi pembangunannya mulai akhir 2013."Butuh waktu 28 tahun lebih untuk mewujudkannya. Begitu juga kereta cepat tentu membutuhkan jangka waktu panjang,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Menhub, pemerintah harus memiliki rencana jangka panjang untuk memproyeksikan kebutuhan infrastruktur transportasi di masa depan."Tentunya rencana jangka panjang dipersiapkan secara matang dengan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga dan juga pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama membahasnya,” tuturnya.

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya selesai ketika membangun fisiknya, tetapi juga harus memastikannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga yang sudah dibangun tidak sia-sia begitu saja.

"Kami juga memiliki rencana bahwa kereta cepat ini nantinya akan dihubungkan dengan sejumlah simpul transportasi misalnya dengan Bandara Kertajati, yang diproyeksikan jika tol Cisumdawu telah selesai maka Bandara Kertajati akan semakin ramai,” katanya.