Sri Mulyani Yakin Defisit APBN 2022 Mengecil Jadi Rp 598 Triliun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Khususnya, yang berkaitan dengan belanja modal dan sosial.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/2022).

"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/12/2022).

Dia mengatakan bahwa semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini kondisi ekonomi global berada pada posisi yang tak normal. Untuk itu, kata Jokowi, APBN harus ditempatkan sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.

"APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural," jelasnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM.

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Menurut dia, hal ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Termasuk, di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun. Anggaran ini terdiri dari, belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Adapun anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja pendidikan dan kesehatan sebesar Rp612,2 triliun. Hal ini untukdalam rangka membangun SDM unggul dan produktif.

"Di mana belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun," tutur Sri Mulyani.