APBN 2023 Fokus di 6 Kebijakan, Jokowi Minta Semua Pelototi Detail Belanja dan Jaga Inflasi

Presiden Jokowi kumpulkan para pemimpin bank — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat menerima pimpinan bank umum Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan untuk merespons tantangan ekonomi global.

Selain menempatkan sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasiktural.

"Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis, (1/12/2022).

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Jokowi menegaskan, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Daerah Pantau Inflasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan dari Kepala BNPB Doni Monardo tentang gempa Magnitudo 6,1 yang terjadi di Jawa Timur, 10 April 2021 kemarin. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Lukas)

Selain itu, Presiden juga meminta agar para gubernur, bupati, maupun wali kota memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, juga mempercepat realisasi belanja. Menurut Presiden, saat ini inflasi adalah momok bagi semua negara.

"Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing, ini penting sekali, ini momok semua negara inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," jelasnya.

"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061 Triliun, Sebagian Buat Bangun IKN Nusantara

Jokowi membagikan bansos BLT BBM di Maluku — Presiden Jokowi membagikan bansos BLT BBM di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. (Foto: Sekretariat Presiden)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun. Jumlah tersebut terbagi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

Hal itu disampaikan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta, dilansir dari keterangan Kemenkeu, Kamis (1/12/2022).

"Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif," kata Menkeu.

Kedua, belanja negara diarahkan untuk penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru IKN Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Selanjutnya, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Keempat, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024. Kualitas belanja negara baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus diperbaiki. Belanja yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan.

"Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi," ujar Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada UOB Annual Economic Outlook 2023, Kamis (299/2022). Jokowi menceritakan tentang kondisi ekonomi dunia serta beri pesan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam menggunakan APBN.

inflasi
Bisnis
Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas).
Lihat Selengkapnya
inflasi
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
APBN 2023