Pemerintah akan Subsidi Motor Listrik, Ini Hal Perlu Disiapkan

Deddy mengatakan, bila pembeli kendaraan listrik mendapatkan subsidi oleh negara, disamping angkutan umum massal telah mendapatkan subsidi, tentunya pengguna angkutan umum harus mendapatkan insentif sehingga terdapat keseimbangan sosial.

"Insentif ini sebagai apresiasi atau terimakasih dari negara kepada pengguna angkutan umum karena tidak menggunakan kendaraan pribadinya setiap hari dalam perjalanannya, sehingga tidak menyebabkan kemacetan jalan," sambungnya.

Selain itu, pengguna angkutan massal adalah penerima resiko yang dalam keseharian dapat terjadi ketidaknyamanan, antara lain: resiko kena copet, pelecehan seksual, penumpang sesak/penuh, tertular virus, tidak terintegrasi dengan moda lainnya.

"Dalam konteks ini insentif bermacam-macam, semisal mendapatkan: parkir di stasiun murah/gratis, sembako murah, BPJS gratis/murah, pajak / Pph murah, Pajak Bumi Bangunan (PBB) murah, dan lain sebagainya," dia menjelaskan.

Selain itu, industri otomotif akan diuntungkan dengan adanya subsidi kendaraan listrik, namun sektor transportasi terancam menjadi korban karena TDM gagal total.

"Bila kendaaran listrik telah berganti secara masif, udara akan bertambah baik karena emisi gas kendaraan BBM berkurang tapi tetap saja macet di jalan sebab jumlah kendaraan tidak berkurang bahkan bertambah," kata Deddy.

Deddy meyakini, dipastikan puluhan bahkan ratusan trilyun rupiah akan berpotensi menjadi subdisi pembelian kendaraan listrik.

Dengan demikian, akan lebih baik bila dana APBN tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur angkutan umum massal, sehingga akan lebih bermanfaat di massa mendatang.

"Untuk switching kendaraan listrik sebenarnya sangat mudah. Tinggal direncanakan kapan akan switch off penjualan kendaraan BBM fosil atau kapan STNK BBM fosil tidak dapat diperpanjang lagi," ujar Deddy.

Dikatakannya, jika memang akhirnya subsidi kendaraan listrik tetap dilaksanakan, sangat diharapkan Pemerintah hanya memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik dengan skema konversi dari kendaraan bbm fosil yang dipunyai oleh masyarakat untuk berganti menjadi kendaraan listrik yang baru.

"Kendaraan bbm fosil yang telah dikonversikan akan menjadi milik Pemerintah yang kemudian akan dimusnahkan, sehingga volume kendaraan/STNK tetap sama jumlahnya di negara kita. Adalah salah kalau mendapatkan subsidi kendaraan listrik berbasis baterai tanpa ada konversi dari kendaraan BBM fosil yang sudah dipunyai oleh masyarakat itu sendiri," jelas Deddy.