Komenkop UKM Dinilai Lebih Cocok Awasi Koperasi Ketimbang OJK

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan bahwa OJK memang tidak cocok mengawasi koperasi.

Ekosistem OJK yang bertugas mengawasi Lembaga keuangan komersial skala besar seperti perbankan tidak cocok mengawasi koperasi yang merupakan usaha ekonomi kerakyatan.

“Hasil riset ini seperti juga sikap saya, bahwa tidak cocok OJK mengawasi koperasi. Kayak kerja OJK ini sudah bener saja. Mengawasi asuransi, kripto currency, tarif karbon saja udah kewalahan ini kok mau ditambah mengawasi ratusan ribu koperasi ya tidak tepat sama sekali. Koperasi ya lebih tepat diawasi oleh KemenkopUMKM tinggal pengaturan soal kelembagaan, peningkatan SDM, dan penambahan anggaran” tegasnya menanggapi hasil survei ini.

Trias Politika Strategis (TPS) melaksanakan survei opini elit ini dengan metode purposive sampling dengan sampel praktisi koperasi dan pengamat perkoperasian sebanyak 155 orang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Alasan pengambilan kategori sampel masyarakat koperasi karena kelompok ini dianggap paling mewakili isu dan memiliki pengetahuan tentang perkoperasian di Indonesi. Survei dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan bantuan kuisioner dan dilaksanakan pada 22 – 28 November 2022.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi, menolak keras bila koperasi harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wacana penambahan tugas bagi pihak otoritas tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Adapun dalam aturan tersebut, OJK nantinya tidak hanya mengawasi kinerja perbankan dan investasi, namun juga akan mengawasi koperasi simpan pinjam dan transaksi kripto.

Fathan menilai, rencana pengawasan koperasi oleh OJK dinilai tidak akan efektif dan hanya akan menambah beban pihak otoritas.

"Jumlah koperasi di Indonesia itu kurang lebih sekitar 127 ribu. Jika semua diawasi oleh OJK, maka bisa dibayangkan beban kerja dari lembaga ini akan semakin berat. Sehingga bisa dipastikan jika langkah tersebut tidak akan efektif," tegas Fathan dikutip dari keterangan resminya, Rabu (30/11/2022).

Dikatakan Fathan, beban OJK saat ini sudah cukup berat dalam mengawasi kinerja perbankan dan investasi. Terlebih, saat ini banyak kasus yang membutuhkan gerak cepat dari OJK, mulai dari kasus pinjaman daring atau pinjol ilegal, hingga kasus-kasus di bidang investasi asuransi.

"Kami khawatir kinerja OJK akan kian kedodoran jika diberi kewenangan baru mengawasi koperasi hingga investasi digital seperti kripto," imbuhnya.

Politikus PKB ini sepakat, OJK harus memperkuat peran dalam perlindungan konsumen. Namun, tetap harus dipertimbangkan kemampuan lembaga sehingga tidak menciptakan polemik dan masalah baru.

"Alih-alih menyehatkan koperasi, OJK akan makin kedodoran dalam mengawasi micro prudential di sektor jasa keuangan," tegas Fathan.

Menurut dia, koperasi pada dasarnya sudah diawasi oleh para anggotanya yang memegang otoritas tertinggi. Pun bila memang dibutuhkan, maka solusi untuk pengawasan koperasi yang tersebar di berbagai daerah sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

"Kemenkop dan UKM sudah memiliki jaringan di berbagai daerah, tinggal bagaimana meningkatkan kapasitas pegawainya, sistem pengawasannya tinggal meniru seperti OJK mengawasi lembaga keuangan, dan kalau perlu kementerian ini mendirikan direktorat jenderal khusus untuk mengawasi koperasi," tutur Fathan.