Riau Petroleum Kelola Partisipasi Interest Blok Rokan

Direktur Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menilai bahwa Blok Rokan akan menjadi primadona sumber pendapatan daerah karena produksinya yang besar. “Kami ditargetkan segera memberi deviden dari blok Rokan untuk kesejahteraan rakyat Riau. Oleh karena itu Kami berharap proses PI dapat berjalan dengan lancar.”, ujar Husnul.

Sementara itu, Ditjen Migas, Asep Herman, mengatakan pihaknya bersyukur PHR telah mendapatkan izin dari BKPM dan ESDM untuk membuka data. Dengan demikian proses PI dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya sesuai regulasi. ,

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Yanin Kholison mengatakan bahwa participating interes 10% di Blok Rokan salah satu penghasil migas terbesar nasional, memiliki makna penting bagi fase pengelolaan hulu migas untuk kepentingan nasional maupun daerah.

Hal ini mengingat negara telah mengatur kebijakan bahwa daerah penghasil migas melalui BUMD diberi hak untuk terlibat dalam pengelolaan di Wilayah Kerja Migas melalui penyertaan sebesar maksimal 10% Interest, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 37/2016. “Kita harapkan fase due diligence dan akses data dapat berjalan lancar, sehingga seluruh proses pengalihan Participating Interest 10% kepada BUMD Provinsi Riau di Blok Rokan dapat diakselerasi penyelesaiannya”, ujar Yanin.

Feri Sri Wibowo atas nama PHR menyampaikan terima kasih atas respon cepat BUMD dalam memberikan pernyataan minat dan kesanggupan atas penawaran PI di WK Rokan. Ditambahkan Feri, PHR telah membuka akses data yang menyajikan informasi terkait WK Rokan yaitu antara lain potensi cadangan serta kapabilitas produksi WK Rokan, sehingga dapat dipergunakan oleh RPR untuk melakukan kajian. “Dengan telah ditanda tanganinya CA dan dibukanya data WK Rokan, PHR berharap proses uji tuntas akan berlangsung dengan baik dan berlanjut ke proses berikutnya”, ujar Feri.

Sesuai ketentuan PERMEN 37/2016 bahwa maksimal besaran yang wajib ditawarkan kepada BUMD atau BUMN adalah 10% di suatu Wilayah Kerja yang telah memperoleh persetujuan Plan of Development (POD) yang pertama atau perpanjangan WK.

Keterlibatan daerah melalui kepemilikan PI di suatu WK diharapkan memberikan banyak manfaat. Antara lain memberikan keuntungan bagi hasil kepada BUMD yang akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu juga memperkuat peran daerah dalam menjaga serta meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari suatu WK.