Di AIS Forum Bali, Luhut Ajak Negara Kepulauan Atur Strategi Ekonomi Biru

Pertemuan keempat Tingkat Menteri Forum Negara Pulau dan Kepulauan ini dilaksanakan setelah sehari sebelumnya diadakan pertemuan keenam Pejabat Senior AIS Forum 2022.

Hadir dalam kegiatan ini 21 negara, 5 menteri, 60 delegasi, dan 2 organisasi internasional. AIS Forum adalan organisasi internasional yang dibentuk pemerintah Indonesia. Inisiatif Indonesia ini menjadi bagian dari diplomasi maritim untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Adapun empat agenda utama AIS Forum adalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, penanggulangan sampah plastik di laut, dan tata kelola laut yang lebih baik.

Negara-negara anggota AIS Forum adalah Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Carbo Verde, Comoros, Cyprus, Dominica, Dominican Republic, Fiji, Federal States of Micronesia, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesia, Ireland, Jamaica.

Kemudian, Japan, Kiribati, Madagascar, Maldives, Malta, Marshall Island, Mauritius, Nauru, News Zealand, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Seychelles, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Suriname, Timor Leste, Trinidad & Tobago, Tuvalu, United Kingdom, dan Vanuatu.

Hadir dalam pertemuan ini adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko, Resident Representative United Nations Development Programme Indonesia (UNDP) Norimasa Shimomura, serta pejabat lainnya.

Dalam mendukung percepatan ekonomi Indonesia, pemerintah berkomitmen dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai kunci utama dalam menciptakan perekonomian Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan salah satu aksi yang dapat mendukung agenda pembangunan ini adalah dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan atau sektor biru Indonesia.

"Ini dapat diwujudkan salah satunya melalui pengembangan ekonomi biru di Indonesia," ujar Suharso, Jakarta, Selasa (1/11).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, potensi sektor biru dapat menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Maka saat ini, pemerintah berinisiatif untuk mendorong perkembangan perekonomian biru di Indonesia demi terciptanya perekonomian Indonesia yang tangguh serta berkelanjutan.

Dengan membangun ekonomi biru yang berkelanjutan dan sejahtera dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari kegiatan berbasis laut yang kemudian dapat disalurkan kembali untuk konservasi laut yakni mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan pemulihan ekosistem laut dan pesisir.

"Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, yaitu melebihi kapasitas atau daya dukung ekosistem," terang dia.

Lebih lanjut, Konsep Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi yang masih cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, yaitu melebihi kapasitas atau daya dukung ekosistem.

"Ekonomi biru juga akan menjadi landasan strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, transformasi ekonomi melalui inisiatif ekonomi biru diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi negara pada industri ekstraktif dengan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan," tambahnya. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat potensi ekonomi kelautan mampu berlipat ganda. Bahkan potensinya bisa menembus hingga USD 2 triliun di 2030 mendatang.

Angka ini mengacu pada pertumbuhan selama 20 tahun. Setidaknya, pada 2010 tercatat sebesar USD 1,5 triliun.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan 7 poin penting soal ekonomi biru. Pertama, ekonomi biru mengacu pada bidang baru yang radikal yang mencakup kegiatan ekonomi, bergantung pada laut dan samudera untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Nomor dua, potensi ekonomi kelautan (ekonomi Biru) bisa berlipat ganda, seperti dalam 20 tahun, dari 1,5 triliun dolar AS pada 2010 menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030," kata dia dalam Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9/2022).

Ketiga, ekonomi yang memanfaatkan kelautan dapat menciptakan inovasi nilai tambah. Pertumbuhan (ekonomi) biru berpotensi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang karena kunci untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa depan hanya inovasi dan produktivitas.

Keempat, analisis kesenjangan penting dilakukan untuk mengidentifikasi, salah satunya adalah kondisi saat ini dan masa depan dari pendekatan permintaan dan penawaran ekonomi biru. Utamanya dalam mengidentifikasi kesenjangan antar praktik ekonomi kelautan saat ini dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

"Nomor lima, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memajukan paradigma yang diwakili oleh kemauan politik yang kuat. Kita perlu meningkatkan reparasi, transparansi, dan informasi yang dapat diakses sehingga semua orang dapat memberikan kolaborasi yang kuat untuk mengedepankan agenda ekonomi biru," terangnya.

"Nomor enam, kita harus fokus pada inovasi, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan pembuatan kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan nilai optimal dari pengembangan ekonomi biru kita," imbuh Amalia.

Ketujuh, hal yang tak kalah pentingnya adalah membangun kolaborasi dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan ekonomi biru. Secara umum, kontrak ekonomi biru ini bisa jadi cara pemulihan dari keterbatasan yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19.

"Kami benar-benar dapat terhubung dengan Pemulihan ekonomi biru, yang diinisiasi oleh OECD untuk mempercepat implementasi menuju pemulihan yang berkelanjutan dan tangguh," tukasnya.