Jadi Kunci Transformasi BUMN, Erick Thohir Apresiasi Kinerja BPKP

Selain Erick, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, kontribusi pengawasan yang dilakukan BPKP sangat terasa manfaatnya. Dirinya mengatakan, pemerintah mengapresiasi BPKP atas hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 yang telah berkontribusi sebesar Rp 66.6 triliun terhadap keuangan negara, yang terdiri dari penghematan keuangan negara, penyelamatan keuangan negara dan juga optimalisasi pendapatan.

Dia juga mendorong auditor BPKP untuk terus beradaptasi meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di tengah kondisi disrupsi dunia saat ini.

“Auditor BPKP harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika yang terjadi di dunia,” katanya.

Pratikno memberikan contoh, saat ini dunia terdampak perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis pangan dan energi. Di tengah krisis seperti sekarang, BPKP harus mampu mendukung upaya pemerintah dalam memanfaatkan momentum untuk bersaing dan mendahului negara-negara lain.

“Saya berharap BPKP berkontribusi besar dari hulu sampai hilir dalam memberikan kebermanfaatan yang besar kepada masyarakat dan bangsa negara, kontribusi BPKP terus kami tunggu,” tegasnya.

Diketahui, hingga triwulan III 2022, total kontribusi pengawasan BPKP sebesar Rp 80,5 triliun yang terdiri dari penghematan keuangan negara sejumlah Rp 51,2 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp 25, 8 triliun dan optimalisasi penerimaan negara Rp 3,5 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal turut serta mendukung wacana daftar hitam atau blacklist direksi BUMN yang diwacanakan Menteri BUMN Erick Thohir. Asalkan langkah itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola di tubuh perusahaan pelat merah.

Informasi, Erick Thohir mewacanakan untuk membuat daftar hitam direksi BUMN yang pernah terjerat kasus korupsi dan kelakuan nakal lainnya. Nantinya, nama-nama di daftar itu tidak bisa lagi menjadi jajaran pejabat di BUMN.

Menanggapi wacana itu, Juru Bicara BPKP Eri Satriana menyambut baik wacana tersebut.

"Pada prinsipnya kita menyambut dengan terbuka untuk satu kerja sama baik dalam hal perbaikan tata kelola kedepannya. BPKP siap mendukung adanya wacana tersebut," kata dia kepada wartawan di kantornya, di Jakarta, ditulis Kamis (27/10/2022).

Kendati begitu, dia mengaku belum mendapat surat permintaan resmi dari Kementerian BUMN mengenai wacana tersebut. Langkah administratif itu, menurutnya jadi satu bagian penting untuk memulai langkaj selanjutnya.

"Sejauh ini, kami belum mendapatkan surat permintaan resmi dari pihak terkait. Namun, pada prinsipnya, kami akan siap melaksanakan apa-apa saja yang diminta oleh Kementerian BUMN, utamanya menyangkut domain kita sebagai auditor," ungkapnya.

"Kedepannya kami akan menindaklanjuti jika sudah ada permintaan resmi yang masuk ke BPKP," imbuhnya.

Untuk diketahui, Erick beberapa kali memang melibatkan BPKP dalam proses mengaudit tata kelola di BUMN. Sebagai salah satu contohnya, Erick menggandeng BPKP dan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus korupsi di Garuda Indonesia.

Menurut catatan Liputan6.com, Erick juga pernah meneken nota kesepahaman dengan kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh guna meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan BUMN. Penandatanganan tersebut dilakukan di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa 26 Januari 2021.