Aturan Daftar Hitam Direksi BUMN Rilis Tahun Depan

Lebih lanjut, Arya menerangkan tujuan adanya blacklist ini untuk menjegal para direksi nakal untuk masuk lagi ke BUMN mana pun. Hal ini mengantisipasi para direksi nakal masuk lagi ke BUMN ketika ada perubahan di pemerintah.

"Memang itu kenapa dibuat, langkah pak Erick Thohir, blackliat itu langkah untuk jangan nanti kan kadang-kadanh direksi diberhentikan nanti ganti perubahan di pemerintah atau kementerian bisa masuk lagi," terangnya.

"Dengan blacklist ini dia gak bisa masuk lagi jadi direksi kapan pun, selama ini kan didiamkan. Kalau ini harus jelas kenapa diberhentikan, (misalnya) karena kesalahan, maka dia akan masuk blacklist sehingga ga akan bisa lagi jadi direksi dan komisaris," tambah Arya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memang menyinggung soal penyederahaan aturan di Kementerian BUMN. Ini terkait banyaknya Peraturan Menteri BUMN (Permen) yang kini berlaku.

Totalnya, ada sekitar 45 permen yang nantinya akan disederhanakan. Konsepnya, seperti Omnibus Law yang dibuat pemerintah.

"Dari 45 Permen itu sendiri itu kita akan jadikan hanya 3 Permen. Karena ketika kita sudha bicara dengan banyak pihak di Kementerian BUMN lalu juga banyak pihak daripada direksi dan komisaris, Permen ini bahkan ada yang sudah 10 tahun lebih, yang sudah tidak valid dengan keadaan hari ini, dan ketiga ini di breakdown menjadi 3 hal besar," tutur Erick.

Pertama, mengenai pedoman tata kelola dan oengendalian risiko, serta pengukuran tingkat kesehatan BUMN. Kedua, mengenai pengurusan dan pengawasan BUMN. Ketiga, mengenai penugasan kepada BUMN.

"Ini tentu sejalan dengan yang kita citakan sama-sama yaitu untuk RUU BUMN kedepan. Ini yang kita harapkan juga bisa selesai secepatnya," tutup Erick Thohir.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengungkap soal daftar hitam direksi BUMN atau blacklist BUMN. Menurutnya, yang bisa mencabut nama dalam daftar hitam itu hanya presiden.

Menurut rencana Erick, daftar hitam ini akan memuat nama-nama direksi perusahaan pelat merah yang terkena kasus korupsi. Dengan begitu, nama-nama tersebut tak bisa lagi masuk ke BUMN mana pun.

Sebagai salah satu kendalinya, pimpinan tertinggi negara, yakni Presiden, akan ditunjuk menjadi salah satu pengambil keputusan, kata Erick.

"Saya sudah sampaikan waktu itu ke Bapak Presiden dan ke ibu Sri Mulyani, yang bisa mencabut blacklist ini bapak presiden, bukan saya," ujarnya dalam Raker dengan Komisi VI DPR RI, ditulis Selasa (6/12/2022).

Erick mengaku, langkah ini telah dikomunikasikan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nama-nama dalam daftar hitam ini tak hanya mengacu pada kasus hukum, tapi juga kinerja.

"Izin ini bukan mendahului salah satunya kita sudah bicara dengan BPKP dengan BPK mereka mendukung sekali ada konsep blacklist daripada oknum-oknum BUMN tidak hanya berdasarkan kasus hukum, tetapi kinerja mereka ketika mereka ada di perusahaan ini, lalu pindah ke sini ternyata terus memburuk. Berartikan tidak capable," paparnya.