Sukses

Erick Thohir: Bina Karya Sudah Sepenuhnya Dipegang Badan Otorita IKN

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proses pengalihan BUMN Bina Karya sebagai badan usaha milik badan otorita IKN Nusantara telah selesai.

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proses pengalihan BUMN Bina Karya sebagai badan usaha milik badan otorita IKN Nusantara telah selesai. Artinya, kendalinya tak lagi di Kementerian BUMN.

Menurut Erick, ini jadi salah satu upaya untuk mendukung pembangunan di IKN Nusantara. Pada saat yang sama, Badan Otorita IKN membutuhkan satu badan usaha.

"Sudah, sudah selesai. Jadi kan begini, rencana IKN itu salah satunya kan bagaimana mempunyai badan usaha yg bisa mengelola aset-aset secara transparan," kata Erick di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Dia memandang, jika Badan Otorita IKN membentuk satu perushaaan baru, itu hanya akan menambah banyak daftar perusahaan yang dimiliki negara. Padahal, sejalan dengan transformasi BUMN, Erick mendorong pengurangan jumlah BUMN.

"Nah kalau membentuk itu baru kan di BUMN masih juga banyak eprusahaan2 yg memang sudah tidak masuk mdj blueprint-nya BUMN, nah salah satunya itu diambil, saya rela. Kan makin bagus, orang mau nutup ratusan kok," kata Erick menjelaskan.

Atas pengalihan ini, Erick menegaskan kalau Bina Karya sudah tidak lagi dalam kendali Kementerian BUMN. Nantinya, perusahaan sektor karya atau konstruksi itu berhubungan langsung antara Badan Otorita IKN dan pemerintah pusat.

"Iya (dipegang Badan Otorita IKN), bukan di saya, kan asetnya kita sudah lepas semua, kita hanya memberikan PT-nya dan itu dijadiin tentu cangkang buat kegiatan yanh di IKN dan tidak ada hubungan sama (Kementerian) BUMN lagi," sambungnya.

 

2 dari 4 halaman

Progres Pembangunan IKN Nusantara

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membeberkan progres pembangunan di ibu kota negara baru atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Hingga November 2022, telah ada 40 kegiatan konstruksi senilai Rp 25,99 triliun.

Basuki menuturkan, pembangunan IKN Nusantara sudah dimulai sejak 2022 ini. Pada tahap awal, pembangunan meliputi infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas lainnya.

"Jadi IKN ini memang sudah kita mulai pembangunan prasarana dasarnya, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) berupa jalan tol," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022).

Pelaksanaan Lelang Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan di luar KIPP sebanyak 15 kegiatan senilai Rp 10,91 triliun. Sektor Sumber Daya Air (SDA) dengan 3 kegiatan senilai Rp 1,07 triliun, Bina Marga 9 kegiatan Rp 8,75 triliun dan Cipta Karya 3 kegiatan senilai Rp 1,07 triliun.

 

3 dari 4 halaman

Terkontrak Rp 15,01 Triliun

Sementara, untuk pelaksanaan lelang tahun 2022 di kawasan KIPP zona 1A telah terkumpul 25 kegiatan. Terdiri dari SDA dengan 2 kegiatan senilai Rp 690 miliar, Bina Marga 7 kegiatan Rp 1,97 triliun, Cipta Karya 14 kegiatan senilai Rp 11,32 triliun, dan Perumahan 2 kegiatan senilai Rp 1,09 triliun.

Sedangkan, hingga pekan ke-4 November 2022 telah ada 22 kegiatan yang terkontrak. Nilainya mencapai Rp 15,01 triliun.

"Terdiri dari sumber daya air 4 kegiatan senilai Rp 1,08 triliun, pembangunan bendungan Sepaku-Semoi yang progresnya sudah 78,7 persen, mudah-mudahan Desember (2022) ini sudah bisa kita selesaikan," terangnya.

 

4 dari 4 halaman

Pembangunan Lainnya

Kemudian, Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku untuk air baku dengan progres 47,2 persen, dan penyediaan air baku persemaian Mentawir untuk mendukung KLHK mencapai progres 45,9 persen.

Dari kategori Bina Marga, ada 12 kegiatan senilai Rp 8,71 triliun. Diantaranya, pembagunan jalan Lingkar Sepaku dnegan progres 45,7 persen. Jalan Tol IKN progres 1 persen, Jalan Sumbu kebangsaan Sisi Barat sebesar 1 persen, Praservasi Jalan Simoang ITCI-Simpanh Riko dengan 66,4 persen.

Kemudian, Praservasi Jalan Simpanh Riko-Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dengan progres 58,8 persen, dan Pengadaan Jembatan Panel Darurar Tahap II dengan progres 17,9 persen.

"Untuk keciptakaryaan ada 5 kegiatan, senilai Rp 4,66 triliun untuk penyiapan land development KIPP tahap I dan tahap II. Land development ini membuat kavling-kavling, cuma kavlingnya tidak dengan pagar tapi dengan menggunakan pohon-pohon, ini untuk menjadi kavling-kavlingnya," ujarnya.

Di sektor perumahan, sedang 22 tower untuk hunian pekerja konstruksi. Saat ini 7 tower sedang dikerjakan dengan prgres 36,8 persen. "Jadi ibu bapak sekalian, metode kerja nanti di IKN para pekerja konstruksi tak boleh membuat bedeng-bedeng sendiri, semua di hunian di tower-tower huni seluruh pekerja konstruksi ini," sambung Basuki.