Sri Mulyani: Menteri PUPR adalah Bapak Pembangunan Indonesia

Menurutnya, berkat peran Menteri PUPR, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan tugasnya menjadi sedikit lebih ringan. Karena dari hasil APBN terlihat bukti nyatanya.

"Sehingga kalau saya jadi Menteri Keuangan, tugas saya menjadi sedikit lebih ringan sedikit ya Pak. Karena waktu menjelaskan APBN kemudian cuman melihat angka orang biasanya nggak connect, tapi begitu dia melihat hasilnya adalah jalan raya yang ada nyata, bendungan dan teman-teman kalau di kampus tadi adalah kampus yang terbangun entah itu untuk ruang kelas laboratorium atau tadi akses jalan orang baru merasa APBN itu hidup," jelas Menkeu.

Maka dari itu, pihaknya di Kementerian Keuangan akan terus-menerus bekerja sama dengan seluruh Kementerian lembaga terutama dengan Kementerian PUPR yang memang memiliki tugas membangun negeri dengan cara membangun berbagai fasilitas umum dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun perekonomian pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyaksikan serah terima barang milik negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2022 tahap 2, di kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/12/2022).

"Menyaksikan bersama acara serah terima barang milik negara atau BMN pada pagi hari ini. Ini adalah acara serah terima BMN yang kedua kali saya hadir di ruangan ini. Biasanya Pak Bas (Menteri PUPR) secara spesifik khusus mengingatkan saya supaya hadir," kata Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan serah terima BMN ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat kita. Karena aset-aset Negara atau sering disebutnya barang milik negara itu dibangun menggunakan APBN.

"Karena memang dia dibangun dari seluruh dana yang diperoleh dari pajak bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak bahkan sebagian adalah dalam bentuk surat berharga negara atau surat utang negara," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Menkeu, kita harus selalu bisa menyampaikan ke publik hasil dari berbagai penerimaan negara dandari berbagai sumber, sehingga masyarakat memahami bagaimana pengelolaan uang negara itu dilakukan dan melihat hasil nyatanya.

Adapun Pemerintah saat ini dari berbagai proses pembangunan yang sudah  dilakukan, nilai dari barang milik negara dan aset negara hingga tahun 2021 ini mencapai Rp 11.454 triliun.

"Ini tentu sangat tergantung kepada valuasi dan kualitas dari aset, juga penting tidak hanya dari sisi nilainya namun nilai ini adalah hasil dari berbagai proses pembangunan," ujarnya.