Jakarta Simpan Aset Negara Rp 1.464 Triliun, Bagaimana Nasibnya saat Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah pusat memiliki aset negara dengan total nilai sekitar Rp 1.464 triliun yang berada di Jakarta.

Sang Bendahara Negara berkomitmen untuk tetap mengurusi harta karun tersebut, meskipun ibu kota nantinya dipindahkan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Nilai aset negara di Jakarta berdasarkan catatan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan) mencapai Rp 1.464 triliun," sebut Sri Mulyani, Kamis (8/12/2022).

Aset negara di manapun dia berada, harus lah terus dikelola dengan nilai terbaik dan penggunaan sebaik mungkin. Sehingga nilai maupun kepemilikannya tidak beralih.

"Kita telah menyatakan dengan sangat eksplisit, bahwa aset di Jakarta saat ibu kota pindah ke IKN tidak akan digunakan oleh kementerian, tapi akan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai harta karun negara," kata Sri Mulyani.

"Ini jadi sangat penting, karena kami tak ingin tiap aset nantinya jadi dikelola terpisah-pisah. Sehingga kita tidak bisa membangun sinergi untuk mengelola aset negara secara baik," tegasnya.

Menurut dia, gedung milik pemerintah pusat harus bisa teridentifikasi, bukan hanya secara lokasi, tapi juga situasi, kondisi dan nilainya.

Dia mengarakan jika dulu, banyak aset negara yang tidak teridentifikasi, tidak tersertifikasi dan terkelola dengan baik, dan itu menyebabkan banyak implikasi buruk pada pemerintah.

"Beberapa aset hilang, lainnya digunakan (oleh pihak lain) atau menjadi usang. Itu karena kita tidak membangun tata kelola untuk aset negara," paparnya.

"Dalam 15 tahun itu, kita sudah meminta semua kementerian dan pemda untuk bisa membentuk neraca keuangan yang baik. Dimana salah satu kewajibannya adalah mengidentifikasi aset, memberi penilaian dan mengelolanya dengan baik. Itu jadi hal terpenting," ungkapnya.

Lewat pencatatan aset ini, Sri Mulyani tak ingin Indonesia kesulitan dalam mengelola kekayaan fisiknya, lantaran tidak memiliki neraca keuangan (balance sheet) atas hal tersebut.

"Dulu ketika saya Managing Director Bank Dunia, saya mendapat pengetahuan dari hasil berpergian ke berbagai negara, banyak yang tidak punya balance sheet," sebut Sri Mulyani.

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).

2 dari 3 halaman

Siap-Siap, Investor IKN Nusantara Mulai Masuk Kuartal II 2023

Titik Nol IKN — Setidaknya 6 ribu kepala desa bakal memadati titik nol IKN Nusantara. (Liputan6.com)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada kuartal kedua 2023.

Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C dan berfokus pada pengembangan KIPP yang memang untuk perkantoran.

"Nanti pada kuartal kedua tahun depan, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Basuki mengatakan, banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN baik kepadanya maupun kepada Otorita IKN.

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal supaya bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang 20-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022 seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Dengan demikian investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," kata Basuki.

3 dari 3 halaman

Bina Karya jadi Badan Usaha Otorita IKN Nusantara

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok Kementerian PUPR)

Satu BUMN telah resmi menjadi badan usaha milik otorita IKN Nusantara atau BUMO. Adalah Bina Karya yang proses perpindahannya sedang dilakukan antara Kementerian BUMN dan Badan Otorita IKN.

Ketua Tim Penasehat IKN Nusantara Bambang Brodjonegoro mengungkapkan posisi Bina Karya di IKN Nusantara. Nantinya, Bina Karya akan menjadi garda depan dalam menarik investasi ke proyek-proyek di IKN Nusantara.

"Kenapa perlu ada Bina Karya? Ini untuk mempercepat upaya menarik investasi masuk, nanti dalam bentuk JV, joint ventures," kata Bambang saat ditemui di Djakarta Theatre, ditulis Kamis (8/12/2022).

Dia menjelaskan, misalnya untuk membangun jalan tol di IKN, maka Bina Karya akan memilih mitra strategis dalam pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya, dibentuk joint ventures sehingga mampu memberikan manfaat dan keuntungan bagi badan usaha dari proyek tersebut.

"Jadi kira-kira mekanismenya untuk mempermudah berjalannya investasi di IKN," kata dia.

Bambang enggan berbicara banyak mengenai eaktu efektif Bina Karya menjalankan tugasnya tersebut. Dia hanya merujuk pada proses penyerahan secara resmi pengelolaan Bina Karya dari Kementerian BUMN ke Badan Otorita IKN Nusantara.

"Kalau ini, sudah officially sudah dipindah, sekarang saya yakin pihak otorita sedang melakukan upaya untuk membenahi dan melengkapi BUMN tersebut untuk berfungsi penuh sebagai BUMO," sambungnya.