Jokowi Kaget 3 Komoditas Tambang Indonesia jadi Rebutan Dunia

Oleh karena itu, pemerintah terus gencar mendorong hilirisasi industri di sektor tambang. Hal ini demi meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia.

"Kita harus bisa mendesign negara lain tergantung kepada kita. Harus. Jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang," ucap Jokowi.

Mengutip data Trade Map tahun 2021, China, India, Amerika Serikat hingga Uni Eropa memiliki ketergantungan terhadap produk-produk komoditas unggulan Indonesia. Tercatat, ketergantungan China terhadap produk batubara Indonesia mencapai USD 22,7 miliar. Impor produk bijih besi China dari Indonesia juga mencapai USD 13,1 miliar.

Selain itu, China juga mengimpor CPO senilai USD 6,7 miliar, tembaga senilai USD 972 juta dan produk nikel sebesar USD 240,3 juta.

Begitu juga dengan India yang sangat bergantung pada produk batubara, CPO, karet dan Timah asal Indonesia. Masing-masing nilai impor India dari Tanah Air yakni USD 6,3 miliar (batu bara), USD 4 miliar (CPO), USD 323 juta (karet) dan USD 247 juta (timah).

Sementara itu produk Indonesia yang menjadi andalan Amerika Serikat yakni produk karet, CPO, produk perikanan dan produk kayu. Negeri Paman Sam ini tahun 2021 mengimpor produk karet senilai USD 2,4 miliar, CPO sebesar USD 2,1 miliar, produk perikanan USD 1,4 juta dan USD 1 miliar produk kayu.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyambangi Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku akan melakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai hilirasi bauksit.

“Hari ini hilirisasi mengenai bauksit. Jadi timah akan coba dibenahi agar bisa memberikan hasil optimal karena dia mempengaruhi dampak lingkungan yang luar biasa kerusakannya,” kata Zulhas kepada awak media di Istana Negara Jakarta.

Zulhas mendorong, rapat hari ini bisa menghasilkan hasil yang optimal dari problem yang tengah dibenahi. Sebab, konsen utama pemerintah saat ini adalah bagaimana cara untuk menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan. 

“Jadi harus diberikan hasil yang optimal, lagi dipelajari. Bauksit itu harus ada hilirisasi, kalau enggak lingkungan kita akan sangat terganggu, tidak memberikan nilai tambah yang tinggi,” jelas Zulhas.

Selain bauksit, Zulhas juga akan membahas terkait hilirisasi nikel yang rencananya akan dieksekusi tahun depan. Menurut dia, alasannya senada dengan bauksit, semua demi energi ramah lingkungan yang tidak dapat ditawar.

“Tidak ada pilihan, harus, oleh karena itu kemungkiann nanti ada motor listrik, energi tenaga air, jadi dibahas, tapi akan dibahas lebih lanjut lagi,” ucap Ketum PAN ini menandaskan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan berhenti menjalankan kebijakan hilirisasi bahan tambang meskipun saat ini Indonesia kalah gugatan di WTO terkait ekspor nikel. Bahkan Jokowi meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.

"Enggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kepala Negara mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai USD 1,1 miliar. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi USD 20,8 milia atau Rp 300 triliun lebih.

Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski Indonesia kalah dalam kasus tersebut,  Jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit.

"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada," tegasnya.

"Seperti kasus nikel ini, dari Rp 20 triliun melompat ke lebih dari Rp 300 triliun sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah," lanjutnya.

Jokowi menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.

"Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada menteri 'Terus, tidak boleh berhenti'. Tidak hanya berhenti di nikel tetapi terus yang lain," pungkasnya.