Jika RUU P2SK Disahkan, PDB Indonesia Bisa Tembus Rp 24.000 Triliun di 2030

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam Closing Ceremony 4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional 2022, Senin (12/12/2022).

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, meyakini hadirnya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang nanti disahkan menjadi Undang-undang, bisa mendorong PDB Indoensia menjadi Rp 24.000 triliun pada 2030.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DK OJK dalam Closing Ceremony 4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional 2022, Senin (12/12/2022).

“Melalui kebijakan tersebut (RUU P2SK) pertumbuhan fintech dan ekonomi digital di Indonesia diperkirakan dapat meningkatkan PDB Indonesia menjadi Rp 24.000 triliun pada 2030,” kata Mirza.

Dalam RUU P2SK terdapat bab khusus yang membahas mengenai Inovasi Teknologi Sistem Keuangan (ITSK), yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi, tata kelola, dan manajemen risiko digitalisasi di sektor jasa keuangan.

“Di situ ada bab khusus terkait ITSK, yang juga ditunjukkan bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi tata kelola dan manajemen risiko,” ujarnya.

Kebijakan tersebut untuk memastikan level playing field di sektor jasa keuangan dan meminimalisir regulator arbitrase di sektor jasa keuangan, serta dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan pengembangan ekosistem ekonomi digital dan inklusif dan berdaya tahan.

“Dalam RUU P2SK juga dibahas mengenai aspek perlindungan konsumen yang juga harus dijaga di ITSK,” jelas Mirza.

Di sisi lain, kebijakan ini sesuai dengan hasil konferensi tingkat tinggi, di mana para pemimpin negara G20 sepakat bahwa transformasi digital merupakan salah satu agenda penting yang harus terus ditindaklanjuti implementasinya.

“Segera disahkannya RUU P2SK yang salah satu ketentuannya bertujuan untuk semakin memperkuat eksistensi inovasi teknologi sektor keuangan di Indonesia,” ujarnya.

OJK meyakini bahwa kedepannya industri fintech di Indonesia akan semakin bertumbuh dengan kebijakan yang akomodatif, disertai dengan penerapan risk management, serta adanya sanksi administratif serta pidana pasal-pasal pidana.

BUMN Startup Day 2022 adalah upaya BUMN mendukung pengembangan start up di Indonesia. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 27-28 September 2022 di Jakarta Convention Center, Komplek GBK, Jakarta.

2 dari 3 halaman

RUU P2SK Disetujui DPR, Sri Mulyani Siap Kawal hingga Paripurna

Paripurna Pengesahan RUU APBN 2023 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU APBN 2023 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) atau RUU P2SK. Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Rapat Kerja Komisi XI, Kahar Muzakar, di Gedung DPR, Kamis (8/12/2022).

“Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian kita semua Sudha setuju, Pemerintah setuju, DPR setuju, Lantas kita sampai pada keputusan tingkat satu. Apakah kita setuju dengan RUU P2SK?,” ujar Kahar sambil mengetuk palu.

Pertanyaan Kahar pun disambut para hadirin yang hadir, “Setuju”. Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh masing-masing perwakilan anggota komisi XI dari berbagai fraksi.

Kemudian, penandatangan disusul oleh Menteri Keuangan RI, Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI, Menteri Koperasi dan UKM mewakili, dan Menteri Hukum dan HAM mewakili.

“Bukti persetujuan itu kita tandatangan,” imbuh Kahar.

3 dari 3 halaman

Permintaan Maaf

FOTO: Pemerintah dan DPR Tetapkan 3 Daerah Otonomi Baru Papua — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati penentuan ibu kota untuk tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua yang diatur dalam tiga rancangan undang-undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam sesi penutupan rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terimakasih kepada komisi XI DPR RI dalam pembahasan RUU P2SK, sekaligus mengucapkan permintaan maaf karena Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki tidak bisa hadir karena positif covid-19, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoli juga tidak hadir karena ada agenda lain.

“Kami Pemerintah menyampaikan terimakasih atas nama keempat Menteri, Pak Teten tidak hadir karena PCR-nya positif, sebenarnya beliau ingin hadir. Pak Yasona juga tidak hadir jadi mohon maaf,” ujar Menkeu.

“Atas nama Pemerintah kami berterimakasih bahwa seluruh pembahasan RUU yang merupakan inisiatif DPR berjalan luar biasa sangat baik, tetap fokus, detail, transparan, dengan berbagai partisipasi masyarakat yang meaningfull,” tambah Menkeu.

Menkeu pun menyatakan siap melakukan pengawalan pengambilan keputusan RUU P2SK hingga tingkat 2 di Paripurna.

“Kami siap untuk mengawal sampai pengambilan tingkat 2 di Paripurna,” pungkas Menkeu.

INFOGRAFIS: 10 Mata Uang Kripto dengan Valuasi Terbesar (Liputan6.com / Abdillah)

OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
FinTech
Bisnis
Fintech adalah singkatan dari Financial Technology.
Lihat Selengkapnya
FinTech
RUU P2SK
PDB Indonesia
PDB
Ekonomi Digital