Neraca Dagang Surplus 30 Bulan Berturut-turut, Sri Mulyani Sebut Saatnya Indonesia Andalkan Manufaktur

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerukan pentingnya pengembangan industri manufaktur di Indonesia, karena akan mendorong manfaat besar seperti penciptaan lapangan pekerjaan formal dengan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan upah yang lebih baik.

"Sejauh ini perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor informal, khususnya sektor perdagangan, hal ini menyulitkan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Sri Mulyani, dalam acara peluncuran laporan Prospek Ekonomi Indonesia (IEP) edisi Desember 2022 di Energy Building, Jakarta Kamis (15/12/2022).

Menkeu mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia dalam 30 bulan terakhir mampu mencatat surplus hingga USD 44 miliar. Surplus itu sebagian besar diperoleh dari ekspor komoditas SDA mentah akibat ledakan harga komoditas global.

"Surplus perdagangan ini terdukung karena sebagian besar bahan mentahnya telah diproses dan menimbulkan nilai yang lebih tinggi untuk perdagangan kita," ungkapnya.

Dikatakan manufaktur sebenarnya adalah transformasi perekonomian Indonesia. Tidak hanya nilai tambah yang lebih sehat dan lebih baik, dalam hal  tenaga kerja, tetapi juga modal.

Namun Sri Mulyani juga mengakui, menciptakan lingkungan industri di mana sektor manufaktur bisa berkembang bukanlah tugas yang mudah. “Ini bukan hanya soal lahan, di mana kita bisa membangun komplek industri itu. Indonesia mengembangkan industri kompleks yang banyak diberikan oleh banyak insentif fiskal, pajak, tarifnya, dan mudah diekspor dengan hambatan administratif yang tidak besar," pungkas Sri Mulyani.

Menurut dia, ada beberapa hal yang harus Indonesia siapkan agar memiliki ekosistem yang baik dalam pengembangan manufaktur. Pertama, Indonesia harus memiliki infrastruktur memadai yang menopang distribusi atau hasil  produksi bisa sampai ke pasar.

“Infrastruktur yang baik bisa memberikan ketahanan ekonomi, tetapi itu juga syarat bagi kita untuk bisa menyediakan ekosistem industri yang baik,” jelas dia Sri Mulyani.

Kedua, reformasi kebijakan sehingga bisa menghasilkan birokrasi yang baik. Bila ini dilakukan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga Indonesia memiliki tenaga kerja yang lebih produktif.

Kemudian terkait  penyederhanaan peraturan dan kebijakan yang oleh pemerintah dituangkan melalui pengesahan Undang Undang Cipta Kerja demi bisa menambah daya tarik untuk investasi di Indonesia.